Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai tindakan Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat untuk meminta sumbangan ke kedutaan besar asing di Jakarta tidak etis. Meski sudah ditarik, TB Hasanuddin tetap heran lantaran pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk penanganan COVID-19.
"Iya saya mengikuti kasus ini, ini sudah jelas tak etis apalagi dilakukan oleh lembaga pemerintah," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).
Surat berlogo Pemprov DKI Jakarta yang berisi permintaan ajakan kepada para dubes untuk ikut berkontribusi mengisi perabotan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara hingga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekstensi RS penangan COVID-19 di Jakarta itu kini sudah ditarik. Meski begitu, TB Hasanuddin tetap heran.
"Selama ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk keperluan penanganan Covid. Kenapa juga masih harus minta sumbangan dari Kedutaan Asing," ucapnya.
Dia pun meyakini Pemprov DKI Jakarta sudah meminta maaf terkait surat permintaan sumbangan tersebut. Namun demikian dia belum memahami maksud dari Pemprov DKI Jakarta meminta sumbangan.
"Harus tanya ke pemprov, saya tidak tahu. Waktu narik surat, biasanya sudah ditambah minta maaf," ujarnya.
PDIP DKI Minta Pemprov Tak Bermental Pengemis
Ketua Frkasi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono turut menyayangkan sikap Pemprov DKI terkait surat permintaan sumbangan ke dubes asing. Dia menyebut Pemprov DKI bermental seperti pengemis.
"Iya kalau aku ya Pemprov jangan punya mental pengemis, kepada negara-negara sahabat lagi," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).
Gembong tidak mempersoalkan jika Pemprov DKI Jakarta mengajak warga DKI Jakarta untuk berkolaborasi bahu-membahu menghadapi pandemi COVID-19. Namun menurutnya tidak etis jika permintaan itu ditujukan kepada negara tamu di Indonesia.
"Prinsipnya jangan jadi punya mental pengemis lah, jangan mental pengemis lah, kalau bahasanya sekali lagi kolaborasi yang ingin diciptakan oleh pemprov tapi kolaborasinya dengan warga, elemen warga ibu kota. Dipilah pilah, jangan sembarang orang kita mintain, mosok negara tamu kita mintain, kan rasanya nggak etis," ucapnya.
Gembong menilai seharusnya anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta mencukupi. "Dari alokasi anggaran saya kira mencukupi kok, kalau nggak mencukupi kan tinggal ngomong dengan DPRD gitu. Kalau nggak mencukupi tinggal ngomong DPRD dan beberapa minggu lalu saya sudah bilang, Pemprov kalau ada kesulitan anggaran ya silakan lakukan refocusing, kalau dulu refocusing arahan Kemendagri, sekarang tidak ada instruksi tapi bisa saja Pemprov mengajukan. Ini kan soal kemanusiaan, saya kira Kemendagri tidak akan mempersulit untuk Pemprov, saya kira gitu juga," ujarnya.
Simak juga video 'Anies Bicara Kedaruratan Corona DKI: Jakarta Memasuki Masa Turbulensi':
(maa/idn)