.webp)
Sebelumnya, DPRA bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021. Tim ini bakal mengusut penyebab realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 masih rendah serta dugaan ada mafia proyek.
Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, mengatakan usulan pembentukan Pansus awalnya mengemuka saat rapat pimpinan DPR Aceh dengan pimpinan fraksi di DPR Aceh. Anggota DPRA menilai realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemprov Aceh sangat rendah hingga 1 Juli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dahlan, anggaran yang dikelola Pemprov Aceh itu termasuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.
"Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh," jelas Dahlan dalam keterangan terpisah.
Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin, menyebut realisasi anggaran di hampir semua SKPA baru sekitar 6% sampai 8%. Data itu diperoleh setelah pihaknya menggelar rapat komisi dengan pejabat SKPA.
"Hingga 1 Juli kemarin, belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh," ujar Ihsanuddin.
"Sudah sewajarnya DPR Aceh membentuk Pansus untuk menanyakan ada apa ini? Kami sangat sepakat dengan pembentukan Pansus ini," lanjutnya.
(agse/dnu)
