Ketua Komisi III Minta Polri Usut Mafia Penimbun Obat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 02 Jul 2021 16:41 WIB
Ketua Komisi III DPR Temui Kapolda Metro, Minta Usut Pembakar Bendera PDIP
Ketua Komisi III DPR Herman Herry (Farih Maulana/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam percepatan program vaksinasi COVID-19 yang digelar untuk menyambut HUT ke-75 Bhayangkara. Namun Herman juga menaruh perhatian terhadap dugaan mafia penimbunan obat.

"Tentu saya mengapresiasi instruksi yang diberikan oleh Kapolri saudara Listyo kepada segenap jajarannya untuk mendirikan gerak vaksin Presisi di seluruh wilayah Kepolisian Daerah se-Indonesia. Saat ini, percepatan program vaksinasi memang menjadi fokus utama demi menekan perburukan penyebaran pandemi COVID-19 di Tanah Air dan Polri bisa dikatakan turut berpartisipasi dalam upaya tersebut," ujar politikus yang biasa disapa HH ini kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

"Apalagi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kegiatan vaksinasi massal yang digelar Polri ini berhasil mencapai target 1 juta dosis dalam sehari, bahkan melewati target tersebut. Negara ini tengah betul-betul membutuhkan kesigapan semua pihak seperti Polri untuk bergandengan tangan dan bahu-membahu menekan laju pandemi demi mendukung terciptanya masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-75, Polri menggelar vaksinasi COVID-19 serentak di 34 polda beserta jajaran pada Sabtu (26/6) lalu. Kegiatan tersebut diklaim berhasil menyasar 1.285.460 penerima vaksin sebagaimana data Divisi Humas Polri. Vaksin yang disuntikkan adalah produksi Sinovac dengan melibatkan lebih dari 54 ribu vaksinator.

Namun Herman berharap Polri juga memberi perhatian pada upaya menjamin ketersediaan kebutuhan medis seperti suplai oksigen untuk rumah sakit hingga obat-obatan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19.

"Saat ini, selain peningkatan penyebaran COVID-19, satu hal yang menjadi keprihatinan bersama ialah soal ketersediaan oksigen di rumah sakit untuk perawatan penderita COVID-19. Pemerintah sudah memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan diperuntukkan bagi kebutuhan medis dan Polri mesti memastikan hal tersebut. Saya berharap Kapolri dan Kabareskrim tak segan-segan mengambil tindakan hukum tegas kepada siapa pun yang menaikkan harga oksigen secara tidak wajar demi keuntungan pribadi," kata politikus dari Ende NTT itu.

"Demikian juga dengan obat-obatan seperti Ivermectin yang tengah diuji klinis oleh BPOM sebagai obat terapi pencegahan dan penyembuhan pasien COVID-19. Belakangan terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan dan lonjakan harga obat ini. Jangan sampai kondisi pandemi yang memburuk seperti sekarang dijadikan lahan memperkaya diri oleh mafia yang menimbun obat-obatan hingga harganya melonjak dan tak bisa diakses masyarakat," tuturnya.

(rfs/fjp)