Instruksi Mendagri: Pemda Bisa Pakai Anggaran Tak Terduga untuk PPKM Darurat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 02 Jul 2021 13:17 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Puspen Kemendagri)
Jakarta -

Pemerintah pusat memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021. Pendanaan PPKM darurat dapat diambilkan dari anggaran daerah masing-masing.

Aturan soal pendanaan PPKM darurat ini dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Wilayah Jawa-Bali, yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Jumat (2/7/2021).

Pendanaan untuk PPKM darurat yang bersumber dari APBD dapat diambilkan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, bila BTT masih kurang juga, pemda dapat melakukan realokasi anggaran, yakni mengalihkan anggaran program yang lain demi anggaran PPKM darurat.

Pemda bisa pula merogoh uang kas lewat perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD. Pemda perlu berkoordinasi dengan DPRD bila hendak mengambil duit dari uang kas.

Berikut adalah aturannya:

Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang PPKM Darurat

KESEMBILAN:
Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.


PPKM darurat diterapkan di seratusan kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Ada 48 kabupaten/kota yang masuk dalam level 4 PPKM darurat, ditambah ada 74 kabupaten/kota yang masuk level 3 dalam PPKM Darurat.

Simak video 'Mendagri Tito soal PPKM Darurat: Lebih Baik Bersakit-sakit 3 Minggu':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/fjp)