.webp)
Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail menyerukan revolusi Indonesia dan menyatakan Presiden Jokowi harus turun. Pengurus HMI MPO menyatakan itu bukan pernyataan organisasi, melainkan pernyataan pribadi Affandi.
"Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Badko Jawa Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas statement Affandi Ismail yang mengatasnamakan HMI MPO. Itu adalah statement pribadi Affandi dan bukan statement HMI MPO secara keseluruhan," kata Formatur HMI Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat (Badko Jabagbar), Dede Kholidin, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/6/2021).
HMI MPO mengalami dualisme. Ada HMI MPO dengan Ketua Umum Affandi Ismail, ada pula HMI MPO dengan Ketua Umum Ahmad Latupono. Dualisme ini terjadi sejak Kongres ke-32 di Kota Kendari pada 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika poster itu adalah bentuk instruksi kepada seluruh kader HMI, kami dari HMI Badko Jabagbar akan tegas mengatakan itu adalah statement pribadi Affandi. Sebab, di tubuh PB HMI MPO hari ini sedang mengalami dualisme kepemimpinan yang tidak kunjung selesai," kata Dede Kholidin.
Menurut Dede, revolusi yang diserukan Affandi Ismail cuma sekadar mimpi di siang bolong. Lebih baik HMI berfokus bersama menghadapi problem pandemi COVID-19. Caranya adalah dengan mendukung pemerintah. Pernyataan Affandi dinilainya tidak sesuai aturan berorganisasi.
"Affandi berusaha membawa statement pribadinya menjadi statement HMI MPO, dan ini jelas keluar dari aturan main HMI MPO," kata Dede.
Pernyataan Affandi Ismail viral di media sosial. Dia menyampaikan lewat akun Instagram pribadinya, gambar berisi tulisan, "HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia mendatang." Unggahan dari akun Instagram Affandi Ismail pada 29 Juni itu kemudian juga viral di media sosial lain, yakni Twitter.
"HMI MPO Badko Jabagbar mengecam statement Affandi Ismail," demikian kata Dede Kholidin.
(dnu/fjp)
