PPKM Darurat di Mana Saja? Ini Penjelasannya

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Jul 2021 17:46 WIB
PPKM Darurat Di Mana Saja? Ini Penjelasannya
PPKM Darurat Di Mana Saja? Ini Penjelasannya/ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pertanyaan mengenai PPKM darurat di mana saja mengemuka setelah Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan aturan tersebut hari ini. Diketahui PPKM darurat akan berlangsung pada 3-20 Juli 2021 di sejumlah kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali.

Keputusan tersebut diambil setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia imbas varian baru. Jokowi juga memastikan PPKM darurat akan lebih ketat dibanding aturan sebelumnya.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021).

PPKM Darurat di Mana Saja? Ini Penjelasannya

Menjawab pertanyaan soal PPKM darurat di mana saja, detikcom merangkumkannya dari dokumen berjudul 'Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali' dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis (30/6).

Dalam poin II tertulis bahwa ada 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali yang masuk PPKM darurat, yaitu:

Kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4:

1. Banten: Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang

2. Jawa Barat: Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Banjar, Kota Bandung, Karawang, Bekasi

3. DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu

4. Jawa Tengah: Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas

5. DIY: Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul

6. Jawa Timur: Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu

Daftar kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3:

1. Banten: Tangerang, Serang, Lebak, Kota Cilegon

2. Jawa Barat: Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, Bandung

3. Jawa Tengah: Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara

4. DIY: Kulon Progo, Gunungkidul

5. Jawa Timur: Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gersik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan

6. Bali: Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli

Sanksi untuk Kepala Daerah yang Langgar PPKM Darurat

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan aturan PPKM darurat di mana saja di Jawa dan Bali. Jika terbukti melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara.

"Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas (melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," demikian salah satu poin yang dibacakan Luhut saat konferensi pers virtual, Kamis (1/7/2021).

Lihat Video: Jenis Masker yang Dianjurkan Dipakai saat PPKM Darurat!

[Gambas:Video 20detik]



(izt/imk)