.webp)
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung keputusan pemerintah pusat untuk memberlakukan PPKM Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali selama tiga minggu ke depan. PPKM Darurat itu akan mulai beroperasi sejak tanggal 3 Juli mendatang.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk dilakukan saat ini guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali yang mengalami lonjakan kasus pada satu bulan terakhir.
"Saat ini kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat virus COVID-19," ujar Meutya dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dia meminta TNI All Out untuk mendukung penuh pelaksanaan PPKM Mikro Darurat di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Hal perlu dilakukan agar PPKM Darurat dapat dijalankan dengan baik dan terarah.
"Peran TNI tidak hanya diperlukan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat saja namun juga krusial dalam membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi satu juta perhari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali," ungkapnya
"Melihat kondisi yang ada, kita tidak bisa lagi tidak all-out dalam upaya meningkatkan pertahanan kita dalam melawan Pandemi COVID-19 ini, yang salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan dan peningkatan jumlah vaksinasi," jelas Meutya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Jokowi mengatakan akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu mengatasi penyebaran COVID-19.
"Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara TNI, Polri maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini," ujar Jokowi saat konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Setpres.
(ega/ega)
