.webp)
Samsul mengaku terakhir diundang Pemprov DKI saat vaksinasi perdana beberapa bulan lalu. Setelah itu, kata Samsul, komunikasi tidak pernah berjalan.
"Nggak diundang, tidak sama sekali, kami tidak ada, setahu saya NU hanya pernah sekali divaksin saya saja, yang pertama kali dulu. Selebihnya tidak pernah diundang, 'tolong tokoh agama dari NU pengurus dilibatkan'," ujar dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gubernur memang nanti diagendakan tetapi ya tidak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya lewat biro, biro. Hargai lah ketua -ketua ormas itu diundang biro ke situ tahu-tahu untuk kegiatan, bukan sepele ya, itu kegiatan yang biasa dilakukan ormas zikir, nggak usah dikoordinir woro-woro oleh Pemda juga," sambung Samsul.
Samsul menjelaskan kerja sama vaksinasi tokoh agama pun akhirnya dilakukan bersama degan Polda Metro. PWNU bertugas menyiapkan tempat untuk vaksinasi.
"Saya tidak tahu tiba-tiba saya ditelepon dari pihak Polda. 'Pak ayo pak kita sama-sama vaksin loh tokoh-tokoh, warga NU, pengurus, masyarakat bantu. Saya siapkan di semua titik, sementara saya minta 10 ribu gitu kan. (Polda) Hanya menyediakan tenaga medis nanti kita nyari menyediakan tempat makanan apa gitu kan," ujar dia.
Hal itulah menurut Samsul yang tidak dilakukan Pemprov DKI. Dia mengatakan Anies harus merangkul semua elemen.
"Sekarang yang sudah bekerja sama (Polda), karena kami tidak diajak, tidak dilibatkan. Disuruh untuk vaksin saja dilibatkan kemarin itu kan yang cuman MUI sama DMI, mestinya gubernur ngajak semua elemen tidak hanya dua ormas itu," imbuh Samsul.
Penjelasan Pemprov
Pemprov DKI sebelumnya membantah pernyataan Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif soal Gubernur Anies Baswedan tak melibatkan organisasi Islam dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Pemprov mengaku selalu berkomunikasi dengan ormas-ormas Islam.
"Komunikasi jalan, kondusif. Yang besar-besar, MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, mendukung semua," ujar Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta Muhammad Zen saat dihubungi, Selasa (29/6).
Zen menyebut, sebelum penetapan pengetatan PPKM, Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan pimpinan organisasi-organisasi keagamaan. Zen mengatakan ormas-ormas tersebut mengeluarkan maklumat yang mendukung pengetatan PPKM termasuk PWNU DKI Jakarta.
"(NU) hadir dalam virtual meeting yang kami laksanakan 21 malam. Sebelum PPKM diberlakukan. PPKM kan 22 sampai 4 Juli. 21 malam bada Isya, kami undang melalui virtual semua lembaga ormas keagamaan. Ada sekitar 32 lembaga dan ormas keagamaan yang hadir. Bahkan, yang hadir lebih, 52. NU Hadir," katanya.
(knv/fjp)
