Jakarta -
PWNU DKI kembali mengeluh soal Pemprov DKI tidak melibatkan ormas-ormas dalam penanganan Covid-19 dan vaksinasi. PWNU DKI pun akhirnya bekerja sama dengan Polda Metro untuk melakukan vaksinasi tokoh-tokoh agama.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua PWNU DKI, Samsul Ma'arif, lewat sambungan telepon, Kamis (1/7/2021). Samsul awalnya bercerita mengenai undangan dari Biro Dikmental DKI Jakarta setelah dirinya menyampaikan protes beberapa hari lalu.
Namun Samsul menolak hadir dalam kegiatan tersebut. Sebab, undangan tersebut ternyata untuk kegiatan khotmul Quran MUI DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ngomong kami ini bukan bawahan MUI, biarlah MUI sendiri ini menurut saya. Tidak pas kegiatan MUI lalu mengkoordinir Pemda," ujar Samsul.
Samsul menjelaskan kegiatan seperti khotmul Quran ini sudah biasa dilakukan oleh setiap ormas. Yang dimaksud oleh dia soal pelibatan ormas adalah kerja sama nyata dalam penanganan Covid-19.
"Maksud saya real ayo MUI, Pemda dengan NU, Pemda dengan Muhammadiyah dilibatkan. Kan banyak sekolah yang sekarang kosong, tidak ditempati, tinggal dipermudah warga NU dan Muhammadiyah warga untuk divaksin," ujar Samsul.
Menurut Samsul, selama ini proses vaksinasi bagi warga NU DKI terbilang ribet. Bahkan dia menceritakan ada salah seorang warga yang datang ke tempat vaksin tetapi tidak dilayani sebab sudah terdaftar di kecamatan lain.
"Sampai saya datang 'Pak ini bukan mendapat sembako saya bilang, kalau orang dapat sembako mungkin orang memanfaatkan, dapat sini, dapat sana. Vaksin masa ada yang vaksin dua kali dalam sehari'. Agak menyulitkan gitu lah, ada orang sudah antre begitu nyampe di situ tidak mau melakukan karena alasannya orang yang bersangkutan sudah didata di kecamatan ini," ujar dia.
Samsul juga menyoroti komunikasi Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut dia, Anies seharusnya yang berkomunikasi langsung dengan para pimpinan ormas, bukan bawahannya.
"Gubernur tidak pernah ngundang kami, wakil gubernur. Saya kan mintanya gubernur kalau kepala biro ya dianggap kita ini orang yang mendapatkan bantuan hibah saja. Memang diundang kami diundang setelah itu dilibatkan kepala biro tetapi acaranya acara MUI," tutur dia.
Simak video 'Hasil Uji Coba Akhir Vaksin CureVac Kurang Ampuh Lawan COVID-19':
[Gambas:Video 20detik]
Samsul mengaku terakhir diundang Pemprov DKI saat vaksinasi perdana beberapa bulan lalu. Setelah itu, kata Samsul, komunikasi tidak pernah berjalan.
"Nggak diundang, tidak sama sekali, kami tidak ada, setahu saya NU hanya pernah sekali divaksin saya saja, yang pertama kali dulu. Selebihnya tidak pernah diundang, 'tolong tokoh agama dari NU pengurus dilibatkan'," ujar dia.
"Pak Gubernur memang nanti diagendakan tetapi ya tidak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya lewat biro, biro. Hargai lah ketua -ketua ormas itu diundang biro ke situ tahu-tahu untuk kegiatan, bukan sepele ya, itu kegiatan yang biasa dilakukan ormas zikir, nggak usah dikoordinir woro-woro oleh Pemda juga," sambung Samsul.
Samsul menjelaskan kerja sama vaksinasi tokoh agama pun akhirnya dilakukan bersama degan Polda Metro. PWNU bertugas menyiapkan tempat untuk vaksinasi.
"Saya tidak tahu tiba-tiba saya ditelepon dari pihak Polda. 'Pak ayo pak kita sama-sama vaksin loh tokoh-tokoh, warga NU, pengurus, masyarakat bantu. Saya siapkan di semua titik, sementara saya minta 10 ribu gitu kan. (Polda) Hanya menyediakan tenaga medis nanti kita nyari menyediakan tempat makanan apa gitu kan," ujar dia.
Hal itulah menurut Samsul yang tidak dilakukan Pemprov DKI. Dia mengatakan Anies harus merangkul semua elemen.
"Sekarang yang sudah bekerja sama (Polda), karena kami tidak diajak, tidak dilibatkan. Disuruh untuk vaksin saja dilibatkan kemarin itu kan yang cuman MUI sama DMI, mestinya gubernur ngajak semua elemen tidak hanya dua ormas itu," imbuh Samsul.
Penjelasan Pemprov
Pemprov DKI sebelumnya membantah pernyataan Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif soal Gubernur Anies Baswedan tak melibatkan organisasi Islam dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Pemprov mengaku selalu berkomunikasi dengan ormas-ormas Islam.
"Komunikasi jalan, kondusif. Yang besar-besar, MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, mendukung semua," ujar Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta Muhammad Zen saat dihubungi, Selasa (29/6).
Zen menyebut, sebelum penetapan pengetatan PPKM, Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan pimpinan organisasi-organisasi keagamaan. Zen mengatakan ormas-ormas tersebut mengeluarkan maklumat yang mendukung pengetatan PPKM termasuk PWNU DKI Jakarta.
"(NU) hadir dalam virtual meeting yang kami laksanakan 21 malam. Sebelum PPKM diberlakukan. PPKM kan 22 sampai 4 Juli. 21 malam bada Isya, kami undang melalui virtual semua lembaga ormas keagamaan. Ada sekitar 32 lembaga dan ormas keagamaan yang hadir. Bahkan, yang hadir lebih, 52. NU Hadir," katanya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
