Bupati PPU Tak Mau Lagi Urusi Corona, Legislator PAN: Mundur Saja!

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Jun 2021 11:22 WIB
Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, Puan Maharani, yang berharap Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila jadi kontroversi.
Guspardi Gaus (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menyatakan tidak ingin lagi mengurusi persoalan Corona di wilayahnya. Legislator PAN, Guspardi Gaus, mengatakan hal itu sudah menjadi tugas kepala daerah dan tidak bisa menolak begitu saja.

"Bupati tersebut harus melaksanakan tugas dia sebagai pemerintah, tidak bisa meninggalkan kewajibannya salah satu di antaranya bagaimana mengatur masyarakat, karena sekarang lagi pandemi, dia harus orang pertama yang bertanggung jawab untuk minimalisir. Bagaimana menegur masyarakatnya, itu tugas pokok utama yang harus dilakukan di masa pandemi, tidak ada alasan untuk dia menolak," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Anggota Komisi II ini mengatakan bupati tersebut sudah melanggar hukum karena menolak apa yang sudah menjadi tugasnya. Dia lantas meminta bupati itu mundur saja kalau tidak lagi ingin melakukan tugas.

"Kalau dia menolak berarti dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bupati artinya ada pelanggaran hukum yang dia lakukan, ada tugas dan kewajiban yang dia tidak laksanakan, karena masalah pandemi kan lagi luar biasa. Dia kan merupakan satgas di daerahnya, dia yang bertanggung jawab dalam situasi yang berkaitan dengan pandemi," ujarnya.

"Dengan dia menolak berarti dia tidak bertanggung jawab, kalau dia tidak bertanggung jawab berarti dia tak mau lagi jadi bupati. Jadi sebagai bupati dia harus punya tanggung jawab tidak bisa diabaikan begitu, kalau tidak bertanggung jawab silakan saja mundur kalau memang tidak mampu me-manage dan mengelola pemerintahan," lanjut Guspardi.

Lebih lanjut, Guspardi juga meminta Kemendagri menindak bupati tersebut. Dia meminta Mendagri Tito Karnavian menindaklanjuti dengan memanggil bupati itu.

"Saya minta Kemendagri lakukan pembinaan, dipanggil. Mendagri sebagai pembina kepala daerah untuk memanggil dan mengingatkan supaya dia melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai porsi yang dia miliki, jadi harus memanggil mengingatkan berikan pengarahan," tuturnya.

Bupati PPU Tidak Mau Lagi Urusi Corona

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebelumnya menegaskan tak lagi terlibat dalam penanganan Corona. Pasalnya, dia merasa pihaknya justru tersudutkan.

"Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain," kata Bupati Abdul Gafur kepada wartawan, Selasa (29/6).

Dia menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Pasalnya, pengadaan yang ia lakukan justru disorot.

"Kami mengadakan chamber, namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," papar Bupati Penajam Paser Utara itu.

(eva/gbr)