Pemerintah Gandeng TNI-Polri Kawal Vaksinasi 1 Juta Penduduk Per Hari

Pemerintah terus berupaya mengakselerasi vaksinasi COVID-19 demi mencapai herd immunity dalam menghadapi pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua KPCPEN menyampaikan saat ini pemerintah menargetkan vaksinasi harian sebanyak satu juta dosis.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan 400 ribu personel TNI dan Polri yang rencananya akan mulai diterapkan di awal Juli 2021.

"Pemerintah akan meningkatkan awal Juli menjadi 1 juta dosis per hari dengan melibatkan TNI/Polri sebanyak 400 ribu personel," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6/2021).

Berdasarkan data vaksinasi COVID-19 per 27 Juni 2021, sebanyak 27.115.763 warga Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Sedangkan, sebanyak 13.109.031 sudah menerima dosis kedua.

Epidemiologi FKM Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyebut upaya vaksinasi ini harus segera dilakukan. Hal ini bertujuan guna menciptakan kekebalan terhadap virus COVID-19 bagi setiap masyarakat.

"Vaksinasi ini harus segera dipercepat agar masyarakat memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Meskipun kita belum tahu varian delta atau B1.617.2 yang sudah banyak ditemukan di beberapa wilayah ini apakah masih mampu direndam efeknya dari vaksin yang kita miliki saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut Tri mengungkapkan pemerintah juga perlu memastikan implementasi penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berjalan baik. Pasalnya, kecepatan virus Corona varian delta disebut lebih cepat menular dibandingkan varian sebelumnya.

"PPKM mikro ini implementasinya harus ditegakkan dengan betul, karena mobilitas yang tinggi di kota-kota besar dikhawatirkan akan meningkatkan laju penyebaran COVID-19," ungkapnya.

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menyambut baik program vaksinasi 1 juta penduduk per hari. Menurutnya, kegiatan ini menjadi upaya dalam menekan kasus COVID-19 di Indonesia.

"Saya sepakat, artinya vaksinasi ini kan merupakan salah satu cara dari sisi pendekat kesehatan untuk memutuskan mata rantai atau setidaknya mengurangi kasus penyebaran COVID-19 yang kita lihat mengalami peningkatan usai libur Lebaran," kata Yusuf.

Keterlibatan TNI/Polri, dikatakan Yusuf juga mampu membantu pemerintah fokus dalam penanganan vaksinasi. Pasalnya, selama ini tenaga kesehatan di Indonesia harus terbagi konsentrasinya untuk penanganan pandemi sekaligus proses vaksinasi.

"Sehingga dengan adanya bantuan dari TNI/Polri ini tentunya diharapkan proses vaksinasi bisa cepat tersalurkan hingga ke berbagai pelosok daerah," katanya.

Yusuf pun menambahkan bahwa pendekatan dengan bersinergi bersama TNI/Polri tidak hanya berhenti pada program vaksinasi, namun perlu diperkuat dalam 3T (Tracing, Testing, Treatment).

"Pendekatan TNI/Polri ini juga bisa dilakukan dalam pelaksanaan 3T dan isolasi. Sehingga masyarakat dapat lebih disiplin terhadap prokes dan bantuan dari pihak Polisi dan TNI saya kira akan menjadi bantuan yang cukup bagus gitu dalam upaya memutus mata rantai virus COVID-19," pungkasnya.