Pemprov DKI Bantah Tak Libatkan Ormas Islam dalam Penanganan COVID-19

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 29 Jun 2021 11:06 WIB
Suasana terkini Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/12). Kantor Gubernur DKI Jakarta terpaksa harus tutup pasca Anies Baswedan positif dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan Senin (30/11).  Sementara itu gedung utama Balai Kota yang terpisah dari kantor Gubernur Anies Baswedan tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan
Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah pernyataan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Ma'arif soal Gubernur Anies Baswedan tak melibatkan organisasi Islam dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Pemprov mengaku selalu berkomunikasi dengan ormas-ormas Islam.

"Komunikasi jalan, kondusif. Yang besar-besar, MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, mendukung semua," ujar Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta Muhammad Zen saat dihubungi, Selasa (29/6/2021).

Zen menyebut, sebelum penetapan pengetatan PPKM, Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan pimpinan organisasi-organisasi keagamaan. Zen mengatakan ormas-ormas tersebut mengeluarkan maklumat yang mendukung pengetatan PPKM termasuk PWNU DKI Jakarta.

"(NU) hadir dalam virtual meeting yang kami laksanakan 21 malam. Sebelum PPKM diberlakukan. PPKM kan 22 sampai 4 Juli. 21 malam bada Isya, kami undang melalui virtual semua lembaga ormas keagamaan. Ada sekitar 32 lembaga dan ormas keagamaan yang hadir. Bahkan, yang hadir lebih, 52. NU Hadir," katanya.

Sebelumnya, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melibatkan pimpinan ormas dan tokoh agama dalam penanganan COVID-19. Selama ini, kata Samsul, Gubernur relatif jarang mengajak ormas untuk berembuk.

"Saya ini meminta Gubernur supaya ngajak para pimpinan ormas dan tokoh agam untuk dalam rangka pencegahan Covid, selama ini pak Gubernur itu hampir yang saya rasakan tidak mengajak tokoh-tokoh agama ormas," kata Samsul kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Samsul mengatakan sejumlah fasilitas pendidikan agama bisa dijadikan tempat vaksinasi. Dengan begitu, vaksinasi di Jakarta lebih cepat dan menyebar.

"Minimal untuk vaksin lah bisa tempat-tempat pendidikan agama, sekolah yayasan pondok pesantren itu dijadikan tempat vaksin dan banyak ustaz yang kadang-kadang ketakutan dengan vaksin mendapatkan informasi yang salah sehingga nggak mau vaksin," ujar dia.

Simak video 'Sekda DKI Ungkap Skenario Terburuk Penanganan Corona di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/imk)