Kecurigaan Elite Demokrat soal Peretasan Akun Medsos Pengurus BEM UI

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 28 Jun 2021 14:38 WIB
Rachland Nashidik
Rachland Nashidik (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Media sosial (medsos) sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) disebut diretas usai unggahan 'Jokowi King of Lip Service'. Partai Demokrat menilai peretasan terhadap pengkritik pemerintah terkesan sistemik.

"Saya kira tentang siapa pelaku adalah pertanyaan yang ada di kepala setiap warga negara. Menurut saya, karena bukan cuma sekali, maka bukan lagi kebetulan bahwa tiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas politik, peretasan selalu dialami oleh pengkritik," kata elite PD Rachland Nahsidik kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini menjelaskan sejumlah mahasiswa UGM beberapa waktu juga mengalami peretasan. Selain itu, pewarta sempat mengalaminya, dan kini pengurus BEM UI.

"Silakan tambahkan sendiri kasus serupa yang dialami warga negara lain. Kesimpulannya, bisa jadi kejadian ini bersifat sistematik, bagian dari upaya kuasa untuk 'mendisiplinkan' warganya ke dalam kepatuhan politik," ujarnya.

Menurut Rachland, ada hak warga yang dilanggar dalam aksi peretasan. Selain itu, terkait BEM UI, ada kebebasan berpendapat yang dilanggar.

"Bila itu benar, maka kita berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yakni upaya represi terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakannya, yang dilakukan dengan cara menjajah hak atas privasi warga negara. Keduanya adalah hak konstitusional kita. Dua ini adalah pelanggaran dobel," ucapnya.

Peretasan medsos pengurus BEM UI dinilai Rachland tak boleh dianggap sebelah mata. Semua pihak, menurutnya, dapat menjadi peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Menurut saya, ini tidak boleh dianggap enteng. Kejadian ini bisa dialami siapa saja, termasuk pada parpol koalisi pemerintah plus anggota DPR. Apalagi selambatnya tahun 2023 nanti, pasti akan terjadi hal yang alami, yakni melebarnya jarak politik antara parpol dengan pemerintah, karena agenda lima tahunan pemilihan presiden," katanya.

Oleh sebab itu, penting bagi tiap partai politik menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal peretasan yang belakangan kerap muncul. Rachland berharap seluruh warga tak ikut jadi korban.

"Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktik represif demikian?" ujar Rachland.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: