detik's Advocate

Saya Mendapat Kekerasan Psikis dari Suami, Ke Mana Minta Perlindungan?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 28 Jun 2021 08:26 WIB
Abused young woman being silenced by her abuserhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/781140.jpg
Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (Foto: Getty Images/PeopleImages)
Jakarta -

Setiap pasangan berharap jalinan rumah tangga berjalan langgeng secara harmonis hingga kakek-nenek. Namun, acapkali badai rumah tangga juga mendera. Salah satunya muncul kekerasan psikis dari suami, dengan berbagai alasan. Lalu ke mana istri mencari perlindungan?

Hal itu ditanyakan oleh pembaca detikcom, NNF kepada detik's Advocate. Berikut pertanyaannya:

Mohon maaf saya mengirim email ini kepada Bapak/Ibu dlm kondisi malam hari. Ada yang saya ingin tanyakan, apabila saya mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga, ke manakah saya meminta perlindungan?

Apakah bisa ditemani oleh Komnas Perempuan?
Bila ya, bagaimana prosedur nya?

(NNF)

Untuk menjawab pertanyaan di atas, berikut jawaban dari komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi (SAT). Berikut jawabannya:

Kak Nabella, terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan kepada Komnas Perempuan. Sebelum kita membahas peran komnas perempuan dalam mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu kami sampaikan apa yang dimaksud kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan bagaimana perlindungan korban.

Kekerasan psikis adalah salah satu bentuk kerasan dalam rumah tangga selain kekerasan fisik, seksual dan ekonomi (penelantaran). Lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

(a). suami, isteri, dan anak;
(b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
(c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sehingga pengertian KDRT tidak sebatas pada kekerasan terhadap isteri saja.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan mendokumentasikan bahwa KDRT secara konsisten menempati angka tertinggi Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir. Catahu 2021 mencatat pada tahun 2020 tercatat 6.480 kasus (79%) kasus KDRT yang terdiri dari kekerasan terhadap istri mencapai 3.221 kasus (49%), kekerasan dalam pacaran mencapai 1.309 kasus (20%) dan posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan yang mencapai 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan dalam relasi personal lainnya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, yang menempati urutan pertama adalah kekerasan fisik (31%) disusul kekerasan seksual (30%), kekerasan psikis (28%) dan kekerasan ekonomi (10%).

Korban KDRT dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan atau berlapis. Misalkan korban kekerasan fisik akan juga mendapatkan kekerasan psikis. Data ini memperlihatkan bahwa ranah rumah tangga/personal menjadi ranah yang paling berisiko bagi perempuan untuk mengalami kekerasan.

Kekerasan psikis dijelaskan dalam UU PKDRT sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. KDRT psikis ini menitikberatkan pada akibat perbuatan, sehingga kemudian pembuktiannya dibantu oleh hasil pemeriksaan psikolog forensik, psikiatri forensik ataupun psikolog klinis. Sedangkan ancaman hukuman tindak pidana kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak juga 'Di-ghosting Pasangan, Bolehkah Saya Nikah Lagi?':

[Gambas:Video 20detik]