PKS-PD Kritik Kampus Panggil BEM UI soal Jokowi 'The King of Lip Service'

Ilustrasi Kampus UI, Depok — Foto: Grandyos Zafna/detikFOTO

Jakarta -

Pihak oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kampus Universitas Indonesia (UI) yang memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terkait poster Jokowi dengan tulisan 'The King of Lip Service.'

"Kampus mestinya menjadi lahan subur kita menanam demokrasi, bukan oligarki," kata elite PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Minggu (27/6/2021).

Menurut PKS, rektorat tidak perlu merespons berlebih soal unggahan kritik BEM UI kepada pemerintah. Mahasiswa memberikan kritik, disebut Mardani, adalah hal wajar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mahasiswa hati nurani, suara mahasiswa jujur. Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa. Dan nggak usah baper, semua pihak. Termasuk rektorat," ujar Mardani.

Kondisi seperti ini disebut merupakan efek dari pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. "Linier dengan sentralisasi pemilihan rektor yang ditarik ke atas kembali," ucap Mardani.

Dukungan terhadap BEM UI diungkapkan oleh Wasejken Partai Demokrat Irwan. Menurut Irwan, tindakan BEM UI mengkritik Presiden Jokowi dengan unggahan foto yang diedit adalah merawat akal sehat.

"BEM UI membuat akal sehat terus tumbuh di tengah kering kerontang kritik dari mahasiswa di berbagai kampus Tanah Air terhadap rezim yang berkuasa. Semoga tidak masuk angin dan menginspirasi BEM yang lain," ucapnya.

Pihak kampus, tidak boleh mematikan sikap kritis dari mahasiswa. Terlebih, perguruan tinggi jadi kepanjangan Istana untuk mengkondisikan mahasiswanya.

"Justru pihak kampus harus memfasilitasi jika Istana ingin mendebat apa yang disampaikan oleh BEM UI. Ini kritik ilmiah saya melihatnya. Pasti mereka BEM UI punya basis datanya sehingga final pada kesimpulan 'Jokowi: The King of Lip Service'," katanya.

Senada dengan Mardani, jika kampus menganggap tindakan kritik mahasiswa adalah pelanggaran, kampus sudah mirip seperti Orde Baru.

"Jika pihak kampus menganggap ini pelanggaran tentu ini sebuah kegagalan pihak kampus mereformasi dunia perguruan tinggi dan segala aktivitas mahasiswanya. Ini sama saja dengan kesalahan Orde Baru dahulu yang menormalisasi kehidupan kampus dan melumpuhkan kegiatan dan hak politik mahasiswa," katanya.

Tonton video 'PPP Jawab BEM UI soal Obral Janji-janji Manis Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Pihak Rektorat Anggap BEM UI Melanggar. Simak di halaman selanjutnya.

Pihak Rektorat Anggap BEM UI Melanggar

Diketahui, kritik terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI lewat akun Twitternya, @BEMUI_Official, pada Sabtu (26/6/2021). Dalam cuitannya, BEM UI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE," tulis BEM UI dalam caption unggahan tersebut.

BEM UI menilai Jokowi kerap mengobral janji manis. Namun, menurutnya, janji Jokowi sering kali tak selaras dengan kenyataan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," ungkapnya.

Aksi BEM UI itu dianggap melanggar aturan oleh pihak universitas. Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, menjelaskan bahwa pihak UI sangat menghargai kebebasan menyampaikan pendapat. Namun pendapat tersebut semestinya disampaikan sesuai dengan aturan yang ada.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks 'Jokowi: The King of Lip Service', juga meme lainnya dengan teks 'Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?', 'UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)', 'Demo Dulu Direpresi Kemudian' bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," kata Amelita kepada wartawan, Minggu (27/7).

Halaman 1 2

Selanjutnya