Gubernur Papua Lukas Enembe Tolak Penunjukan Sekda Papua Jadi Plh

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 14:02 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe (Andhika Prasetia/detikcom)
Jayapura -

Gubernur Papua Lukas Enembe menyayangkan penunjukan Sekda Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur. Lukas menuding penunjukan Dance tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar.

Pernyataan Lukas itu disampaikan juru bicaranya, M Rifai Darius. Rifai mengungkapkan penunjukan Dance itu tidak dikoordinasikan kepada Lukas sebagai Gubernur Papua yang masih aktif.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen Otda (tanggal 24 Juni 2021) tentang penunjukan Plh Gubernur Papua. Selain itu, kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi. Sebab, penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar," kata Rifai dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021).

"Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua. Namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe (tidak) diacuhkan dan tidak digunakan," sambungnya.

Rifai mengatakan Lukas pun akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Lukas disebutnya akan memberi penjelasan kepada rakyat Papua mengenai hal itu.

"Dalam waktu dekat Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua. Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe. Gubernur meminta agar Rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apa pun. Kita jaga keamanan tanah Papua ini bersama-sama dan mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Papua adalah tanah yang penuh damai. Sebab, kasih menyertai kita semua," papar Rifai.

Rifai juga menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Lukas saat ini. Dia mengatakan, berkat doa dan dukungan rakyat Papua, kondisi kesehatan Lukas semakin membaik.

"Berhubung kondisi kesehatan yang semakin membaik tersebut, telah direncanakan kepulangan Bapak Lukas Enembe ke Tanah Air pada awal Juli 2021," ungkap dia.

Lukas, kata Rifai, juga berpesan ke seluruh pejabat di Pemprov Papua untuk mengutamakan integritasnya dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu, lanjutnya, Lukas menekankan bahwa koordinasi yang sistematis juga perlu dimaksimalkan pada setiap level pejabat di Pemprov Papua serta komunikasi yang efektif juga hendaknya dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe kembali mengingatkan agar publik dan para elite di Papua untuk tidak terlalu gaduh membahas pengisian kursi Wakil Gubernur Papua. Gubernur meminta agar kita semua menghormati adat yang berlaku hingga 40 hari duka (alm) Klemen Tinal terlewati," tutur Rifai.

Rifai mengungkapkan, Lukas juga meminta rakyat Papua untuk selalu taat pada protokol kesehatan. Sebab, kondisi penyebaran virus COVID-19 kembali meningkat di sejumlah daerah.

"Terlebih dari informasi yang didapatkan dari Satgas COVID-19 Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ada indikasi varian baru COVID-19 Delta atau gen B1617 telah masuk di Papua. Mari semua bersama-sama untuk mendisiplinkan diri dan senantiasa saling mengingatkan," kata dia.

Di sisi lain, beredar surat Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Presiden Jokowi yang meminta penunjukan Sekda Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur dibatalkan. Surat itu bernomor 121/7145/SET, tertanggal 24 Juni 2021 dan diteken langsung Lukas Enembe.

Dalam surat itu, selain meminta penunjukan Dance sebagai Plh Gubernur dibatalkan, Lukas juga meminta Dance diberhentikan dari jabatannya. Sebab, menurutnya, Dance menyalahgunakan jabatan untuk menjatuhkannya.

detikcom sudah mengkonfirmasi perihal surat ini ke Rifai. Namun Rifai tidak menjawab perihal keaslian surat tersebut.

Simak juga video 'Majelis Rakyat Papua Temui Mahfud Md, Bahas Kesejahteraan':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/idh)