Komisi X DPR RI meminta pemerintah tetap menyelenggarakan sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Dengan catatan, pembelajaran tatap muka digelar selain di Pulau Jawa dan wilayah yang masuk zona merah COVID-19.
"Rekomendasi kami, zona Jawa sementara jangan ada pembelajaran tatap muka. Kita lihat perkembangan sampai terakhir," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di diskusi daring di YouTube Survei KedaiKOPI, Kamis (24/6/2021).
Syaiful menyoroti kecil kemungkinan PTM aman diselenggarakan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia berharap PTM dapat dialihkan ke pulau lain yang tidak berstatus zona merah COVID-19.
"Saya sampaikan, hampir pasti zona se-Jawa kemungkinan nggak bisa dilaksanakan PTM dan (juga) zona merah lain di seluruh Indonesia, dan nggak boleh dipaksakan," tegasnya.
Politikus PKB itu mengungkapkan alasan PTM harus diselenggarakan pada tahun ajaran baru 2021/2022. Menurutnya, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dimiliki Indonesia belum efektif. Hal ini, sebutnya, menyebabkan terjadinya penurunan kompetensi belajar siswa.
"Pertama, learning loss itu benar-benar sudah terjadi. Saya menganggap Kemendikbud tidak cukup cekatan membangun sistem PJJ yang lebih efektif dalam rangka pengganti dari pelaksanaan PTM ini," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia menyatakan saat ini banyak anak-anak yang malah bekerja ketimbang sekolah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian, dia juga mengkritik tingkat pernikahan dini yang kian melonjak sejak PJJ diberlakukan.
"Perkawinan dini betul-betul sudah terjadi. KPAI mengkonfirmasi hasil surveinya dari 20 anak siswa, yang akhirnya harus melaksanakan pernikahan dini dari 20 itu rata-rata 3-4 anak. Jadi ada penyalahgunaan pas PJJ mungkin orang tuanya sedang pergi ke mana lalu dia bareng sama temannya dan kemudian terjadi sesuatu yang tak diinginkan oleh ortu siswa," ungkapnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
