.webp)
Komisi X DPR RI meminta pemerintah tetap menyelenggarakan sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Dengan catatan, pembelajaran tatap muka digelar selain di Pulau Jawa dan wilayah yang masuk zona merah COVID-19.
"Rekomendasi kami, zona Jawa sementara jangan ada pembelajaran tatap muka. Kita lihat perkembangan sampai terakhir," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di diskusi daring di YouTube Survei KedaiKOPI, Kamis (24/6/2021).
Syaiful menyoroti kecil kemungkinan PTM aman diselenggarakan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia berharap PTM dapat dialihkan ke pulau lain yang tidak berstatus zona merah COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sampaikan, hampir pasti zona se-Jawa kemungkinan nggak bisa dilaksanakan PTM dan (juga) zona merah lain di seluruh Indonesia, dan nggak boleh dipaksakan," tegasnya.
Politikus PKB itu mengungkapkan alasan PTM harus diselenggarakan pada tahun ajaran baru 2021/2022. Menurutnya, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dimiliki Indonesia belum efektif. Hal ini, sebutnya, menyebabkan terjadinya penurunan kompetensi belajar siswa.
"Pertama, learning loss itu benar-benar sudah terjadi. Saya menganggap Kemendikbud tidak cukup cekatan membangun sistem PJJ yang lebih efektif dalam rangka pengganti dari pelaksanaan PTM ini," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia menyatakan saat ini banyak anak-anak yang malah bekerja ketimbang sekolah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian, dia juga mengkritik tingkat pernikahan dini yang kian melonjak sejak PJJ diberlakukan.
"Perkawinan dini betul-betul sudah terjadi. KPAI mengkonfirmasi hasil surveinya dari 20 anak siswa, yang akhirnya harus melaksanakan pernikahan dini dari 20 itu rata-rata 3-4 anak. Jadi ada penyalahgunaan pas PJJ mungkin orang tuanya sedang pergi ke mana lalu dia bareng sama temannya dan kemudian terjadi sesuatu yang tak diinginkan oleh ortu siswa," ungkapnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Terakhir, Syaiful juga mengkhawatirkan kondisi psikologis anak menghadapi situasi pandemi COVID-19. Semestinya, di usia muda, anak-anak bebas bersekolah.
"Hari ini anak-anak kehilangan, secara psikologis anak-anak sudah terganggu 1,5 tahun ini. Saat yang sama statusnya pelajar namun tak terasa lagi kalau sebagai pelajar. Mengembalikan anak ke sekolah menjadi penting," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Kemendikbud-Ristek berencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021. Namun, kasus harian COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia kini sedang naik dalam beberapa pekan.
Lalu, akankah Kemendikbud-Ristek tetap menggelar sekolah tatap muka terbatas?
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut kebijakan sekolah tatap muka pada Juli masih berlaku. Meski demikian, Nadiem mengatakan tatap muka dapat dihentikan sesuai perkembangan.
"Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor dalam 2 minggu itu, ada pembatasan dan 2 minggu. Itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut,"ujar Nadiem saat rapat bersama Komisi X di DPR, Selasa (15/6/2021).
Nadiem mengatakan PPKM sudah menjadi bagian dalam surat keputusan bersama (SKB) terkait pembelajaran tatap muka di bulan Juli. Menurutnya, PPKM akan menjadi instrumen rem di daerah, baik kelurahan maupun desa.
