PAN menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro daripada lockdown atau PSBB. PAN menilai pemerintah perlu juga menerapkan lockdown akhir pekan, yang mereka yakini dapat menekan lonjakan COVID-19.
"Kalau kebijakannya tetap PPKM, ya hasilnya kurang-lebih seperti sekarang. Apalagi penerapannya tidak dibarengi dengan ketegasan. Imbauan-imbauan yang ada belum mampu mengurangi pergerakan dan interaksi masyarakat," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (24/6/2021).
Saleh mengusulkan agar masyarakat dilarang bepergian mulai Jumat malam sampai Senin pagi. Dia melihat usul tersebut bisa menekan penularan Corona di akhir pekan.
"Dalam konteks ini, PPKM perlu ditingkatkan menjadi lockdown. Kalau tidak bisa lockdown total, boleh dimulai dengan lockdown akhir pekan. Masyarakat tidak boleh keluar rumah sejak hari Jumat sore pukul 20.00 sampai dengan Senin pagi pukul 05.00," sebut Saleh.
"Artinya, masyarakat diminta berdiam diri di rumah 3 malam 2 hari. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada penyebaran virus sepanjang akhir pekan," imbuh dia.
Saleh menuturkan bahwa masyarakat lebih sering keluar rumah pada akhir pekan, seperti berbelanja hingga mengunjungi sanak keluarga. Ingat, salah satu klaster yang juga mengkhawatirkan adalah klaster keluarga, yang timbul akibat kunjungan antarkeluarga.
"Faktanya, masyarakat paling banyak keluar di akhir pekan. Selain berbelanja ke mal-mal, ada juga yang berwisata, mengunjungi sanak family, menghadiri pesta pernikahan dan lain-lain. Dengan lockdown akhir pekan, kegiatan seperti itu dapat lebih dikendalikan," papar Saleh.
Selain itu, Saleh menilai lockdown akhir pekan tidak sampai menghentikan kegiatan ekonomi. Menurutnya, dengan lockdown akhir pekan pemerintah juga dapat menggunakan kesempatan mendata warga yang layak mendapatkan bansos.
"Keuntungan lockdown akhir pekan adalah tidak sampai menghentikan kegiatan ekonomi. Sebab, sepanjang 5 hari dalam seminggu ekonomi tetap berjalan seperti biasa. Kalaupun ada bantuan sosial, khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tentu data-data yang ada bisa digunakan untuk mendeteksi kelompok masyarakat seperti ini," tutur Saleh.
(zak/gbr)
