Round-Up

6 Aturan Baru PPKM Mikro di Jakarta saat Corona Makin Merajalela

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 24 Jun 2021 08:31 WIB
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan baru PPKM Mikro yang lebih ketat. Sejumlah kegiatan ditutup imbas Corona makin merajalela.

Pengetatan tersebut tertuang Kepgub Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. Kepgub ini diteken Anies pada 21 Juni lalu. Kepgub ini juga menetapkan perpanjangan PPKM Mikro di Jakarta sampai 5 Juli 2021.

Ada 11 poin kegiatan yang diatur dalam Kepgub baru Anies ini. Aturan tersebut berlaku di seluruh Jakarta, tidak tergantung zonasi berdasarkan kasus Corona di wilayahnya.

WFH 75 Persen di Kantor se-Jakarta

Untuk perkantoran di seluruh Jakarta saat ini diminta menerapkan 25% work from office (WFO). Dengan demikian, 75% karyawan bekerja dari rumah.

"Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," tulis Kepgub Anies, dilihat Rabu (23/6/2021).

Aturan WFH 75 persen itu berlaku untuk perkantoran atau tempat kerja swasta, BUMN atau BUMD. Hal serupa juga harus diterapkan di perkantoran milik instansi pemerintah.

Sebelumnya, aturan WFH 75 persen khusus untuk perkantoran di zona merah saja. Namun dengan aturan yang baru ini, seluruh perkantoran di Jakarta wajib menerapkan WFH 75 persen.

Mal-Kafe di DKI Tutup Pukul 20.00, Kapasitas 25%

Anies juga mengatur pembatasan kegiatan di restoran dan mal. Anies hanya mengizinkan dine in paling banyak 25 persen kapasitas.

- Kegiatan Restoran
Tempat: Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jalanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara

Pembatasan:
1. Makan/minum di tempat paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kapasitas pengunjung
2. Dine-in sampai dengan pukul 20.00 WIB
3. Dapat melayani take away/delivery sesuai jam operasional restoran (24 jam) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

- Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal
Tempat: Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan

Pembatasan:
Pembatasan pengunjung 25% (dua puluh lima persen) kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Ibadah Dilaksanakan di Rumah

Selain itu, Kepgub nomor 796 tahun 2001 ini juga mengatur kegiatan peribadatan. Anies meminta kegiatan peribadatan masyarakat DKI Jakarta dilakukan di rumah.

"(Kegiatan ibadah) dilaksanakan di rumah," bunyi poin 7.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta pun mengimbau agar pelaksanaan salat Jumat diganti salat Zuhur di rumah. Ketua DMI DKI KH Makmun Al Ayyubi, menerangkan DMI Jakarta mematuhi aturan yang diterbitkan Pemprov DKI. DMI Jakarta juga sudah menyampaikan kepada pimpinan DMI dan sejumlah masjid ataupun musala.

"Kepgub poin 7 sudah sangat jelas. Kalau DMI ikut Kepgub," terangnya.

Adapun kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan secara daring atau online. Sementara seluruh kegiatan di area publik yang menimbulkan kerumunan ditiadakan.

"Khusus kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25 % dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat," bunyi poin nomor 10.