.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melepas para mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perhutanan Sosial Universitas Hasanuddin. Abdul Halim berpesan agar para mahasiswa bisa memberikan edukasi warga desa, terutama terkait dana desa.
Halim Iskandar menjelaskan, Presiden Joko Widodo menekankan Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa. Penggunaannya bisa ditujukan untuk peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia di desa.
"Jika ditanyakan soal Dana Desa, mahasiswa Unhas bisa menjawab Dana Desa bisa digunakan untuk apa saja, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," ungkap Halim Iskandar dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan optimal di 74.961 desa, maka dirumuskanlah kebijakan pembangunan yang disebut SDGs Desa. SDGs Desa melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Global) ke level desa.
SDGs Desa, terang Halim Iskandar, adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat.
Ia merinci, SDGs Desa berbeda dengan SDGs Global. Ada penambahan poin ke-18 pada DSDs Desa, yaitu Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
"Ini sangat penting karena level desa harus betul-betul tidak lepas dari akar budaya setempat," sebut Halim Iskandar.
"Makanya saya selalu mengatakan dimana-mana, jangan sekali-kali membangun desa keluar dari akar budayanya," imbuh Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
18 tujuan tersebut menjadi arah pembangunan desa, sehingga pemanfaatan Dana Desa semakin maksimal. SDGs Desa terbagi dalam dua bagian, yaitu aspek kewargaan pada enam poin pertama seperti soal kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
Aspek kedua merupakan Kewilayahan yang termaktub dalam poin ketujuh hingga ke-18. Menurut Halim Iskandar, saat semua Goals ini terwujud dalam pelaksanaan pembangunan desa maka kontribusi SDGs Desa setara dengan 74 persen SDGs Nasional sesuai Perpres Nomor 59 tahun 2017.
Ia menambahkan, tugas utama Kemendes PDTT dalam meningkatkan ekonomi desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"BUMDes ini Soko guru ekonomi desa jadi seluruh proses perekonomian desa harus melalui BUMDes," jelas Halim Iskandar.
Namun, lanjut Abdul Halim Iskandar, BUMDes tidak boleh memberikan efek negatif bagi ekonomi desa. Maka dari itu, unit usaha BUMDes tidak boleh sama dengan usaha yang dikelola warga desa.
"Olehnya, jika nanti adik-adik mahasiswa jika melihat ada BUMDes yang merugikan masyarakat desa, tolong diingatkan karena kehadiran BUMDes untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga," pesan Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Halim Iskandar turut menyampaikan Kemendes PDTT juga mempunyai Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides). Forum dibentuk sebagai salah satu upaya dalam membangun jaringan agar ada pendampingan maksimal dari kalangan untuk kampus untuk proses pembangunan di desa.
"Saya yakin ketika pertumbuhan ekonomi desa bagus dan kualitas warga bagus maka akan baguslah Indonesia karena pada hakikatnya Indonesia adalah desa dan desa adalah Indonesia," sebut Halim Iskandar.
(mul/mpr)
