Ketua DPD Tak Setuju Sekolah Dibuka: Risiko Penularan Cukup Besar

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 17:17 WIB
La Nyalla saat Kunjungan ke Pemmprov Sulawesi Utara
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru. Hal ini mengingat lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi, serta banyaknya anak-anak yang terinfeksi.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) persentase anak-anak yang terinfeksi COVID-19 mencapai 12,5 persen. KPAI juga menyebut ketiadaan ruang ICU pasien usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal akibat Corona sehingga membuat angka kematian anak karena COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia.

"Melihat dari data tersebut, saya sebagai Ketua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana sekolah tatap muka," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah untuk menimbang kembali rencana sekolah tatap muka yang akan dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan. Sebab risiko terpaparnya anak dari COVID-19 masih sangat besar. Apalagi, anak-anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti orang dewasa.

"Satgas COVID-19 menyatakan data per 10 Juni 2021, tren kasus pada anak cukup tinggi. Padahal kita tahu saat ini sebagian besar anak masih melakukan sekolah jarak jauh dari rumah tetapi ternyata kasus pada anak juga cukup tinggi," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan menurut data Satgas COVID-19 tercatat jumlah kasus positif pada anak dengan rentang usia 7-12 tahun mencapai 64.690 kasus. Sebanyak 60.642 sembuh, sementara ada 120 kasus kematian.

Kemudian sebanyak 58.858 anak usia 16-18 tahun positif Corona, sedangkan yang sembuh berjumlah 55.159 dengan angka kematian 130. Lalu 46.706 kasus untuk usia 13-15 tahun dengan jumlah anak meninggal dunia mencapai 68 orang.

"Ini menunjukkan angka kasus COVID-19 untuk anak usia sekolah sangat tinggi. Untuk kategori SD dan SMA ini termasuk kelompok yang terpapar kasusnya tinggi dan harus jadi perhatian bersama. Dari data ini dapat disimpulkan peta risiko penularan COVID di satuan pendidikan cukup besar," tandasnya.

Diketahui sampai saat ini, sudah sekitar 32,19 persen sekolah yang melakukan PTM terbatas per 17 Juni 2021. Namun LaNyalla menyoroti data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan rendahnya kesiapan sekolah dalam pencegahan COVID-19.

"Masih kurangnya kesiapan sekolah dari segi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan, ini juga harus jadi pertimbangan penundaan sekolah tatap muka meski dilakukan hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas kelas 50 persen," paparnya.

Menurut LaNyalla, Kemenkes juga sudah mencatat rendahnya kemampuan sekolah mengakses fasilitas kesehatan layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian juga terkait kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu.

Selain itu, kesiapan berupa ketersediaan thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan dari satuan pendidikan seperti memiliki komorbid. Tidak hanya itu, vaksinasi kepada tenaga pendidik juga dinilainya belum sempurna.

"Sementara saat ini beban Puskesmas sangat besar. Apalagi banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 saat menjalankan tugasnya sehingga harus menjalani isolasi mandiri," terangnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyoroti keterisian tempat tidur yang saat ini kian kritis. LaNyalla pun meminta pemerintah untuk menambah lagi kapasitas ruang perawatan untuk pasien anak.

"Pemerintah harus menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus COVID bagi pasien usia anak. Karena kritisnya ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif Corona sulit diselamatkan saat kondisi mereka kritis," tegasnya.

Sebagai alternatif penundaan sekolah tatap muka, LaNyalla meminta agar pemerintah mengoptimalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Meski kurang ideal, kondisi pandemi menjadikan sekolah jarak jauh sebagai solusi terbaik saat ini.

"Maksimalkan pembelajaran jarak jauh dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki korelasi dengan pendidikan dan anak, seperti NGO dan relawan-relawan pemerhati anak yang fokus terhadap kegiatan mengajar agar pembelajaran lebih intensif," tandasnya

LaNyalla menyebut DPD RI melalui Komite III yang membidangi pendidikan dipastikan akan ikut memantau perkembangan mengenai rencana sekolah tatap muka. Dia juga mengimbau agar uji coba sekolah tatap muka untuk sementara disetop dahulu, kecuali bagi daerah yang berstatus zona hijau.

"Saya pun berharap kepada orang tua murid untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dampingi selalu anak-anak saat belajar dari rumah, dan hindari dulu beraktivitas di luar karena penyebaran virus Corona baru sangat cepat," pungkasnya.

(prf/ega)