.webp)
Satgas COVID-19 meminta pemerintah daerah di Jabodetabek untuk mengurangi syarat vaksinasi COVID-19. Hal ini agar masyarakat dapat dengan mudah menerima vaksin.
"Tentu sebaiknya sebisa mungkin mengurangi syarat agar mempermudah masyarakat mengakses vaksin dan mempercepat target vaksinasi nasional," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Sonny Harry B Harmadi dilansir dari Antara, Rabu (23/6/2021).
Pernyataan Sonny tersebut menanggapi aduan terkait syarat surat keterangan domisili bagi warga Jabodetabek yang hendak divaksinasi. Menurut Sonny, jangan sampai syarat-syarat yang diterapkan mempersulit warga mendapatkan vaksin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang pelaksanaan program vaksinasi saat ini masih tergantung pada ketersediaan vaksinnya," katanya.
 Kasus COVID-19 melonjak dalam satu bulan terakhir. Vaksinasi pun terus dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19, seperti terlihat di Universitas Budi Luhur, Jaksel. (Ari Saputra/detikcom) |
Sonny mengatakan surat keterangan domisili merupakan ranah Kementerian Kesehatan. Ia khawatir syarat yang terlalu banyak dan berlebihan dapat mengganggu target vaksinasi nasional, yakni 1 juta vaksinasi COVID-19 dalam sehari.
Syarat Surat Domisili Disorot Netizen
Warga diminta menyertakan surat keterangan domisili jika ingin mendaftar program vaksin Corona di lokasi yang berbeda KTP. Aturan ini disoroti oleh warganet karena dinilai justru mempersulit warga yang ingin divaksinasi.
Sebagai gambaran, warga dengan KTP non-DKI Jakarta yang sudah berusia 18 tahun wajib membawa surat keterangan domisili apabila menginginkan vaksinasi Corona di Jakarta. Surat keterangan domisili ini bisa didapat dari ketua RT/RW setempat.
Aturan ini dipertanyakan. Pasalnya, aturan ini dianggap sebagai birokrasi yang justru menghambat proses vaksinasi. Pemerintah pun diminta menghapuskan aturan syarat surat domisili bagi yang berbeda lokasi KTP.
Lantas, bagaimana penjelasan Kementerian Kesehatan terkait aturan ini?
 Kasus COVID-19 melonjak dalam satu bulan terakhir. Vaksinasi pun terus dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19, seperti terlihat di Universitas Budi Luhur, Jaksel. (Ari Saputra/detikcom) |
Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa surat domisili diperlukan karena menyangkut akuntabilitas penggunaan vaksin. Sebab, distribusi vaksin Corona berdasarkan jumlah penduduk di provinsi warga pelaksana vaksinasi.
"Surat domisili berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan vaksin, karena distribusi vaksin berdasarkan jumlah penduduk di provinsi yang bersangkutan," kata Siti saat dihubungi, Minggu (20/6/2021).
"Karena distribusinya tadi berdasarkan jumlah penduduk, jadi ada penduduk sebuah provinsi begitu," lanjutnya.
Target 1 Juta Vaksinasi Per Hari
Target 1 juta vaksinasi per hari ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bandung pada Kamis (17/6). Budi menyampaikan pesan Jokowi terkait vaksinasi 1 juta per hari.
"Presiden pesan ingin lihat 1 juta vaksinasi per hari di bulan Juli," ujar Budi setelah meninjau vaksinasi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung, Kamis (17/6/2021).
Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman memberikan saran-saran yang bisa dilakukan pemerintah agar dapat mencapai target. Menurut Dicky, vaksinasi menjadi efektif bila kondisi pandemi relatif tidak terlalu serius.
"Vaksinasi itu akan sangat penting dilakukan ketika kondisinya relatif tidak terlalu serius atau kritis. Ini yang harus dikejar. Sebetulnya ini pesan bagi dari daerah lain di luar Jawa yang belum terlalu serius (kondisi Corona)," ujar Dicky kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).
"Progres vaksin ada, tapi belum yang seperti kita harapkan karena program vaksinasi ini tidak semudah orang datang lalu disuntik. Itu kan tidak begitu," tutur Dicky.
(isa/imk)
