PDIP Ngaku Belum Dengar Isu Jabatan Presiden Diperpanjang Imbas Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 17:57 WIB
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat mengunjungi UMKM di Sumut
Djarot Saiful HIdayat (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Kabar perihal skenario-skenario demi merealisasikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden mencuat di publik. Salah satu skenario agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden terealisasi adalah dengan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan.

Patut diingat, perpanjangan masa jabatan presiden tetap harus melalui amendemen UUD 1945. Rencana amendemen pun sebetulnya sudah berembus sejak awal MPR periode 2019-2024 menjabat.

Lantas, siapa yang menggodok skenario-skenario tersebut? Fraksi PDIP MPR RI justru mengaku tidak pernah mendengar perihal skenario-skenario terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya tidak pernah dengar isu tersebut," kata anggota MPR RI Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Wacana amendemen UUD 1945 saat ini masih dalam penggodokan di Badan Pengkajian (BP) MPR. Diketahui, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan amendemen terbatas, yang hanya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"BP MPR fokus untuk menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2014-2019 untuk mengkaji secara mendalam tentang bentuk hukum dan substansi haluan negara," terang Djarot.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai koalisi pemerintah, NasDem dan Gerindra, menepis kabar perihal skenario-skenario agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden terealisasi. NasDem mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyatakan tidak ingin menjadi presiden tiga periode.

"Dan Pak Jokowi sudah menyampaikan, Presiden sendiri tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode, dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi. Sama sekali di koalisi tidak pernah membicarakan soal itu. Sampai hari ini belum ada," ucap Ketua DPP NasDem Saan Mustopa di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar perihal skenario-skenario masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, pemerintah saat ini berfokus menekan laju penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

"Nah sementara pada saat ini yang perlu adalah menekan laju COVID, bukan amendemen UUD. Bahwa kemudian ada katanya kabar, tadi, barusan ditanyakan mengenai gerakan-gerakan Istana, saya belum pernah dengar, karena gerakan Istana yang ada saat ini adalah mereka sedang gencar ingin menekan laju COVID," terang Dasco di kompleks parlemen, sore ini.

(zak/imk)