Kabar mengenai skenario-skenario demi merealisasikan wacana masa jabatan presiden 3 periode muncul di publik. Partai NasDem secara tegas menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode.
Salah satu skenario agar wacana masa jabatan presiden 3 periode terealisasi disebut melalui amendemen UUD 1945. NasDem pun mengaku sudah sejak awal menolak rencana amendemen UUD 1945.
"Kalau NasDem dari awal kita tidak setuju terkait amendemen UUD. Kita tetap ingin undang-undang yang sudah diamendemen berkali-kali tetap kita pertahankan," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Wacana amendemen UUD 1945 memang sudah bergulir sejak awal MPR periode 2019-2024. Wacana yang muncul adalah amendemen terbatas perihal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Saan pun menegaskan bahwa NasDem tetap menolak amendemen meski hanya terkait PPHN. NasDem, sebut dia, tetap konsisten sesuai sikap awal.
"Apa pun itu, soal terkait GBHN dan sebagainya. Jadi NasDem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amendemen UUD," tegas Saan.
Lebih lanjut, Saan mengingatkan bahwa masa jabatan presiden 2 periode merupakan amanat reformasi. Ketua DPP NasDem itu menyebut masa jabatan presiden 3 periode bisa berimbas buruk.
"Ini (masa jabatan presiden 2 periode) menjadi amanat reformasi yang harus kita jaga kita pertahankan, dan kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali itu berpotensi menimbulkan dampak buruk. Jadi kita tetap ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja," terang Saan.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
