.webp)
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis jajak pendapat terkait sikap masyarakat soal adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode. Mayoritas masyarakat menolak, dan tetap menginginkan masa jabatan presiden sesuai UUD 1945 yakni 2 periode.
Survei SMRC ini dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Survei dilakukan dengan wawancara langsung atau tatap muka. Total responden sebanyak 1.072 orang yang dipilih secara acak dengan usia 17 tahun atau lebih. Margin of error rata-rata dari survei tersebut sebesar kurang lebih 3,05% dengan tingkat kepercayaan sebesar 96%.
Survei ini dibuat untuk menyikapi munculnya isu presiden 3 periode. Sebab ada pihak yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali pada pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Survei pun dilakukan dengan pertanyaan apakah ketentuan yang ada dalam UUD 1945 terkait masa jabatan presiden perlu diubah. Ternyata 74 persen responden menyatakan harus dipertahankan, dalam artian tetap 2 periode saja. Sedangkan 13 persen menyatakan perlu diubah.
"Tujuh puluh empat persen mengatakan harus dipertahankan artinya ya udah itu saja, dan hanya memang dua kali aja dan masing-masing selama 5 tahun, harus dipertahankan, yang menyatakan diubah 13 persen dan tidak tahu 13 persen," kata Direktur Komunikasi SMRC, Minggu (20/6/2021).
Dari 13 persen yang menyatakan perlu diubah, ada berbagai jawaban terkait bagaimana perubahan yang diinginkan. Mayoritas menyatakan jabatan presiden boleh lebih dari 3 periode dengan masing-masing periode salam 5 tahun.
"Tiga belas persen itu ditanya harus diubah, kalau diubah menurut anda sebaiknya jabatan presiden seperti apa dan berapa lama, dan jawabannya macam-macam ada 1 selama 10 tahun, paling besar boleh lebih tiga kali masing-masing selama 5 tahun," ujar Ade.
Simak sikap publik jika Jokowi maju lagi capres 2024
Jajak pendapat setuju atau tidaknya Jokowi maju capres 2024
Kemudian responden pun ditanya apakan setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju capres di 2024. Ternyata 52,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika Jokowi maju lagi.
"Kalau ditanya Presiden Jokowi harus kembali jadi capres untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024, apakah setuju atau tidak. Yang menarik ternyata yang mengatakan tidak setuju Pak Jokowi maju tiga kalinya, ada 52,9 persen yang menyatakan tidak setuju," ujar Ade.
Adapun yang menyatakan setuju adalah sebesar 40,2 persen, sedangkan sisanya 6,9 persen menjawab tidak tahu.
"Yang bilang setuju presiden dipilih kembali sekitar 40,2 persen," ujar Ade.
Ade mengatakan penolakan Jokowi maju capres lagi datang dari berbagai pemilih lintas partai. Terbanyak pemilih Gerindra, PKS, dan Demokrat.
"Penolakan atas gagasan pencalonan kembali Jokowi sebagai capres berasal dari lintas pemilih partai, terutama dari massa pemilih Gerindra 78%, PKS 78%, Demokrat 71% yang belum punya pilihan partai 60 persen, Golkar 54%, dan pemilih PKB 51%," ujarnya.
Sedangkan responden yang setuju jika Jokowi maju lagi datang dari pemilih PDIP dan partai nonparlemen. "Yang mendukung Jokowi maju lagi datang terutama dari masa pemilih PDIP 66 persen dan masa pemilih partai nonparlemen 60 persen," tuturnya.
