Corona Menggila, Syarief Hasan Soroti Pengetatan Masuknya WNA ke RI

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 13:15 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani Pandemi COVID-19. Pasalnya jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat dari hari ke hari dan sudah tembus angka 2 juta orang terinfeksi COVID-19.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan penambahan kasus dan munculnya varian baru disebabkan karena tidak tegasnya pemerintah dalam melakukan pembatasan.

"Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa varian baru COVID-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena kurang ketatnya pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, memang beberapa waktu yang lalu viral informasi mengenai masuknya maskapai penerbangan Lion Air di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang mengangkut WNA asal Wuhan, China pada Ahad (2/5/2021). Berdasarkan konfirmasi dari Dirjen Perhubungan Udara, WNA asal Wuhan ini telah mendapatkan izin terbang (flight approval) pada tanggal 18-19 April 2021.

Sebelumnya, 127 WNA asal India juga masuk ke Indonesia pada awal bulan April 2021. Padahal, India merupakan episentrum baru COVID-19 dan tempat munculnya varian baru COVID-19 yang diberi label Delta Covid-19. Varian baru inilah yang paling banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia.

Ia pun mengingatkan pemerintah untuk fokus dalam upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

"Kasus positif COVID-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah lebih tegas untuk mengupayakan pencegahan hingga pembatasan ketat masuknya WNA untuk mencegah penyebaran COVID-19," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan masuknya WNA ke Indonesia, khususnya dari negara episentrum COVID-19 berbahaya bagi Indonesia. Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas.

"Pemerintah harusnya berhati-hati dan belajar dari pengalaman masuknya COVID-19 ke Indonesia pertama kali pada awal bulan Maret 2020 dan menyebar ke berbagai wilayah," ungkap Syarief.

"Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia. Pemerintah ketat dalam izin dan membolehkan kerumunan dan tempat wisata, konsistensi 3 M, vaksinasi kepada seluruh warga segera dirampungkan," jelasnya.

(akn/ega)