HNW Soroti Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Akibat Pandemi

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 12:46 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan makin kencangnya isu soal masa jabatan presiden. Menurutnya, isu itu melebar, kontroversial, dan meresahkan di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan.

HNW menilai pembahasan soal masa jabatan presiden adalah sesuatu yang tidak kondusif untuk mengatasi bencana nasional non-alam ini. Ia menyayangkan dengan alasan darurat COVID-19 maka masa jabatan presiden diwacanakan untuk diperpanjang beberapa tahun.

Ini berarti Pemilu pun tidak akan diselenggarakan per lima tahun sekali sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945. HNW menyebut padahal kalau rujukannya adalah UUD NRI 1945, maka skenario menambah masa jabatan Presiden adalah tindakan yang inkonstitusional.

Sebab hal itu bertentangan dengan konstitusi yang sudah mengatur dengan jelas masa jabatan presiden fixed 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan saja, yaitu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945.

"Tidak ada ketentuan perpanjangan tahun masa jabatan. Apalagi pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 tegas mengatur Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, termasuk Pemilihan Presiden," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

"Bahkan di era COVID-19 ini pun Pemerintah dan DPR sudah membahas dan menyepakati UU tentang Pemilu dan Pilpres yang akan diselenggarakan 5 tahunan pada tahun 2024. Itu sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Dengan demikian opsi penambahan tahun jabatan presiden juga tidak sesuai konstitusi alias ilegal," jelas HNW.

HNW menambahkan pandemi COVID-19 bukan alasan legal untuk melanggar konstitusi atau untuk tidak melaksanakan ketentuan UUD. COVID-19 menjadi pandemi dan menyebar di hampir seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tapi di negara manapun juga, tetap saja Pemilu/Pilpres diselenggarakan sesuai jadwalnya, seperti di AS, Selandia Baru, dan terakhir di Iran.

"Malah aneh kalau di Indonesia dijadikan pengecualian, dan sungguh keterlaluan bila gagal tangani pandemi COVID-19 malah dijadikan alat untuk memperpanjang atau memperluas kekuasaan. Juga, jangan sampai gagal mengatasi COVID-19 malah diberi bonus perpanjangan masa jabatan sebagai presiden padahal itu melanggar konstitusi," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mengingatkan seharusnya dalam kondisi darurat COVID-19, rakyat tidak dibuat resah dengan wacana-wacana yang inkonstitusional. Semua pihak semestinya legowo dan mencerahkan rakyat dengan konsisten melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan konstitusi termasuk soal kewajiban negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dari COVID-19.

Lalu juga mentaati dan melaksanakan ketentuan konstitusi, yaitu melaksanakan Pemilu/Pilpres 5 tahun sekali, dengan memajukan calon presiden dan wakil presiden sesuai konstitusi. Yaitu tokoh capres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak pernah menjabat sebagai presiden/wapres selama dua periode.

"Yang demikian itu untuk menjaga legalitas demokrasi dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan karena COVID-19, maka hadirkanlah wacana yang menentramkan rakyat. Jangan meresahkan seperti skenario perpanjangan masa jabatan Presiden yang inkonstitusional itu," pungkasnya.

(akn/ega)