Desakan ke pemerintah untuk melakukan lockdown demi meredam kasus Corona terus bergema. Namun, kendala anggaran turut disuarakan pemerintah daerah jika lockdown diterapkan.
Salah satu yang mendorong pemerintah melakukan lockdown adalah Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban. Dia menuliskan cuitannya soal dorongan mewujudkan kebijakan lockdown di Indonesia merujuk pada kondisi melonjaknya kasus COVID-19.
"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Prof Dr dr Zubairi Djoerban, dalam cuitannya di Twitter, Senin (21/6/2021).
"Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," lanjutnya.
Pemerintah Daerah Butuh Dukungan Finansial
Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemberlakuan lockdown di sejumlah daerah.
"Kalau bicara merespons mencegah beban di fasilitas kesehatan atau pembatasan atau lockdown atau apa pun itu, ya karena ini sudah di mana-mana, nggak bisa di Jakarta aja. Setidaknya di Jawa atau di sekota raya Jawa. Durasinya minimal 2 minggu, ada dua kali masa inkubasi sebulan," kata Dicky.
Dia memperingatkan bahwa kebijakan lockdown harus dipersiapkan dengan baik. Terutama dukungan finansial kepada daerah.
"Yang jelas kemampuan daerah ini tidak setara kemampuan finansial daerah ini. Sehingga di-support oleh pemerintah pusat. Jadi ini harus disiapkan dalam emergency waktu dekat ini. Ini belum puncak, ini sedang menuju puncaknya," ungkapnya.
Dicky juga memaparkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan lockdown ini. Keuntungannya, lockdown bisa mengurangi beban di fasilitas kesehatan. Sedangkan kerugiannya, lanjutnya, terletak pada ongkos sosial kebijakan ini. Selain itu, kelompok masyarakat yang rawan bisa terdampak.
Daerah Keluhkan Anggaran Lockdown
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut merespons desakan lockdown ini. Ia mengaku Jawa Barat mengikuti arahan pemerintah pusat.
"Lockdown itu, pada dasarnya kami akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat," ujar Kang Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021).
Lalu, bagaimana pendapat pemerintah daerah lainnya? Silakan klik halaman selanjutnya.
Simak video 'Ada Desakan Lockdown, Satgas Covid-19: PPKM Mikro Terbukti Efektif':
