Legislator PKB Minta Pemprov Jatim Ambil Alih Penyekatan di Jembatan Suramadu

Anggota DPR RI Syafiuddin mendukung penyekatan di area Jembatan Suramadu. Syaifuddin meminta agar penanganan penyekatan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

"Karena melonjaknya kasus COVID-19 dengan varian baru ini, termasuk tindakan penyekatan di area Jembatan Suramadu, baik sisi Madura maupun sisi Surabaya, saya menyarankan agar penanganannya langsung diambil alih oleh pemerintah provinsi atau setidaknya berada dalam koordinasi pemprov secara langsung, sehingga dapat dihindari ego sektoral antar kabupaten/kota," ujar Syafiuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6/2021).

Syafiuddin merupakan anggota DPR dari Dapil Jawa Timur XI. Dapil Jawa Timur XI mencakup 4 daerah di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sumenep dan Sampang.

Lebih lanjut, Syafiuddin mengapresiasi adanya penyekatan di Jembatan Suramadu. Namun menurutnya, perlu ada perhatian terkait alat tes swab yang digunakan kepada warga. Sebab, disebut terdapat warga yang mengalami pendarahan di hidung akibat seringnya pengecekan.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya berupa penyekatan di Jembatan Suramadu. Tetapi untuk keamanan dan kenyamanan bersama, kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat yang lebih aman bagi kesehatan masyarakat," kata Syafiuddin.

"Karena ada beberapa kasus masyarakat yang di lakukan swab antigen dari seringnya dilakukan swab, sampai mengalami pendarahan dari hidungnya. Hal ini perlu dipikirkan dan dicarikan alat swab yang lebih efektif, efisien dan aman bagi masyarakat dan tetap melakukan pendekatan kemanusiaan dan kearifan lokal orang Madura," sambungnya.

Syafiuddin juga meminta agar tracing segera dilakukan. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PKB itu menekankan agar vaksinasi dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat.

"Saya juga meminta agar tracing terhadap pihak-pihak yang diduga pernah berinteraksi dengan korban COVID-19 segera dilakukan secara maksimal dan terukur, termasuk pelaksanaan vaksinasi agar segera dimasifkan kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Syafiuddin.