Tanggapi Usulan Lockdown, Bobby Sebut Harus Diputuskan Pemda Se-Sumut

Medan -

Wali Kota (Walkot) Medan Bobby Nasution menanggapi usulan lockdown demi mencegah kasus COVID-19 semakin melonjak. Bobby menekankan pemberlakuan lockdown harus melalui pertimbangan yang komprehensif.

"Kalau saya rasa begini ya, kalau di-lockdown ini kita harus benar-benar mempertimbangkan, karena Medan tidak berdiri sendiri. Saya rasa kita harus memikirkan kabupaten/kota sekitar kita, Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo)," kata Bobby Nasution, Senin (21/6/2021).

Bobby menyebut jika kemudian lockdown itu nantinya dibutuhkan. Dia tidak bisa memutuskan begitu saja. Sebab, Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang setiap harinya dihampiri oleh masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin kalau misalnya bisa, kalau memang butuh. Tapi itu keputusannya bukan hanya Kota Medan. Kenapa? Kalau hanya Medan saja, karena memang Medan ini, seperti saya sampaikan, ibu kota provinsi, banyak kegiatan ekonomi di sini, kegiatan pemerintahan banyak terpusat di sini, penduduk kita berkisar 2,5 juta. Mungkin kalau siang jadi 3 juta. Kenapa? Karena banyak yang datang," ujar Bobby.

Bobby menyakini pemberlakuan lockdown akan berimbas terhadap berbagai aspek. Menurut Bobby, pemberlakuan lockdown harus diputuskan secara bersama-sama oleh pemda-pemda di Sumatera Utara (Sumut) serta pemprov.

"Kalau kita lockdown ini pasti banyak berimbas juga ke yang lain-lain. Oleh karena itu, harus kita sepakati dulu, minimal kita harus konfirmasi atau berdiskusi dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan kabupaten/kota sekitarnya untuk mencapai kata-kata lockdown," pungkas Bobby.

Seperti diketahui, kasus Corona (COVID-19) di Indonesia semakin menanjak. Pemerintah didorong memberlakukan lockdown guna meredam penularan kasus Corona.

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban, dalam cuitannya di Twitter, Senin (21/6/2021).

detikcom telah mendapat izin untuk mengutip cuitan tersebut. Prof Zubairi menjelaskan bahwa lockdown diperlukan untuk memperlambat penyebaran kasus Corona. Selain itu, cara ini bisa dipakai untuk menahan pandemi menjadi ekstrem.

"Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," lanjutnya.

Tonton video 'Bukan Lockdown, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 5 Juli':

[Gambas:Video 20detik]

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Kasus Corona Melonjak

Untuk diketahui, penambahan kasus Corona per 21 Juni hari ini mencapai 14.536 kasus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menerima laporan bahwa beberapa wilayah memiliki keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) RS khusus pasien virus Corona (COVID-19) di atas 70 persen. Dicatat, ada 87 kabupaten/kota dengan BOR di atas 70 persen.

"Tadi dilaporkan kepada bapak Presiden, bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakit di atas 70 persen di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan bapak presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan di BNPB," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Kemudian, selain soal keterisian rumah sakit, presiden memfokuskan tindakan pada penanganan di beberapa daerah dengan lonjakan kasus virus Corona. Pemerintah juga memperpanjang PPKM mikro sampai 5 Juli 2021.

Halaman 1 2

Selanjutnya