Warga DKI Gugat Juliari Ganti Rugi Rp 16 Juta Terkait Bansos Tak Layak Makan

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 12:50 WIB
Jakarta -

Sejumlah warga DKI Jakarta mendaftarkan penggabungan gugatan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, yang kini jadi terdakwa kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19. Gugatan itu terkait ganti rugi bansos yang dinilai merugikan warga.

"Hari ini kita mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian ke PN Jakpus lebih tepatnya ke majelis hakim yang mengadili perkara Juliari Batubara," kata pengacara dari LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021).

Nelson mengatakan permohonan ini bertujuan menggabungkan gugatan ganti rugi warga dengan perkara Juliari dengan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst. Total ada 18 warga dari wilayah Jakarta yang mengajukan gugatan ganti rugi.

"Yang kita ajukan adalah gugatan ganti kerugian Ibu Eni dan kawan-kawan yang menerima bansos dalam kondisi buruk itu yang kita minta adalah dalam bentuk uang. Setiap paket bansos ada Rp 300 ribu itu yang kita minta Rp 300 ribu dikali 18 dikali 3. Mereka dapatnya 3 kali, apa yang sudah dapat kualitasnya tidak layak itu yang kita minta ke majelis hakim," jelas Nelson.

"Nanti kita akan masuk juga ke persidangan menyampaikan ke majelis hakim supaya terima permohonan kita," tambahnya.

Nelson menjelaskan gugatan ini beda dengan uang pidana pengganti dari perkara Juliari. Total ganti rugi yang digugat warga sebesar Rp 16,2 juta.

"Ini beda uang pengganti masuk kas negara, ini masuk ke kantong korban. Ada 18 orang saja total Rp 16,2 juta," jelasnya.

Dalam permohonannya, para penggugat memohon agar gugatan mereka digabungkan dengan perkara Juliari.

"Oleh karenanya berdasarkan penjelasan di atas, kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst untuk dapat menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian ini dengan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst yang sedang berjalan," katanya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW), yang tergabung dalam tim advokasi penggugat, menyebut penggabungan perkara ini bukan hal baru. Hal ini dilakukan karena belum apa upaya persidangan dalam gugatan warga korban korupsi bansos Corona sebelumnya.

"Penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98 KUHAP) ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum permohonan ini diajukan, setidaknya sudah ada sebelas upaya hukum serupa dari korban kejahatan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Namun, sayangnya, dalam konteks tindak pidana korupsi, langkah ini nyaris belum pernah diakomodir dalam persidangan," ungkap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Berikut tuntutan korban korupsi bansos mendesak terkait permohonan penggabungan perkara mereka:

1. Menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh para korban korupsi bansos;

2. Menyatakan Julari telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan bansos sembako Kementerian Sosial.

Selanjutnya >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2