Berbagai Langkah Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19

Erika Dyah - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 07:50 WIB
Sultan Ingin Jogja Lockdown, Ini Kondisi Kasus Corona di Jogja
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Kenaikan kasus COVID-19 di tanah air kian meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr Reisa Kartikasari Broto Asmoro mengungkap pemerintah sudah melakukan langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang lebih luas.

Ia menyebutkan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ialah mengatur operasional sektor perkantoran dengan memberlakukan proporsi Work From Home (WFH) lebih banyak lagi. dr Reisa menjelaskan, Menteri BUMN yang juga Ketua Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir sudah memberlakukan WFH bagi pegawai BUMN sejak 17 Juni sampai 25 Juni 2021.

Selain Kementerian BUMN, lanjutnya, beberapa Kementerian lain pun telah melakukan hal yang sama. Ia pun mengatakan Satgas COVID-19 telah meminta agar proporsi WFH ditingkatkan sebanyak 75% di kabupaten/kota berzona merah.

"Dan ini penting, pada saat WFH, pekerja diminta tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain," ujar dr Reisa dilansir dari situs Covid19.go.id, Senin (21/6/2021).

Ia pun mengungkap pemerintah tengah berupaya cepat menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 di Pulau Jawa yakni dengan memastikan kecukupan tempat tidur dan fasilitas rumah sakit. Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah turut memberlakukan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari tanggal 15 hingga 28 Juni 2021 di seluruh provinsi.

Diketahui, Satgas COVID-19 telah mengumumkan jumlah kabupaten/kota berzona merah, oranye, dan hijau, mengalami peningkatan. Jumlah zona merah dari 17 menjadi 29 kabupaten/kota dan zona oranye dari 331 menjadi 339 kabupaten/kota.

Ia pun menerangkan pemerintah telah mengatur kegiatan keagamaan melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021. Dalam surat edaran ini, jelas dr Reisa, kegiatan sosial-keagamaan seperti ibadah, pengajian, pesta pernikahan, dan sejenisnya di zona merah akan ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah.

"Percobaan pembelajaran tatap muka di zona merah akan ditunda. Sampai kita yakin bahwa kota dan kabupaten kita kembali ke zona risiko rendah," ungkapnya.

dr Reisa pun menyoroti soal libur sekolah yang di depan mata. Ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa liburan bukanlah pilihan aman apabila tidak direncanakan dengan matang. Terlebih, sebagian tujuan wisata terutama di Pulau Jawa saat ini sedang mencatat kenaikan kasus yang cukup drastis.

Simak juga 'Meski Kasus Covid Meroket, Ini Alasan Pemerintah Tak Lantas Lockdown':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)