Round-Up

Manuver BKN Usai Pancasila atau Al-Qur'an di TWK KPK Bikin Geger

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 21:38 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana
Foto: Bima Haria Wibisana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana tiba-tiba menjelaskan maksud pertanyaan Pancasila atau Al-Qur'an pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Penjelasan BKN mengejutkan karena sempat mengklaim tak berwenang menjelaskan materi TWK ke publik.

Awalnya, Bima menyebut adanya pertanyaan itu lantaran hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling jeblok.

"Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Al Quran atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," kata dia di Jakarta, Sabtu seperti dilansir Antara, Minggu (20/6/2021).

Bima menyebut pertanyaan itu digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.

Oleh sebab itu, para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al Quran.

Bima mengatakan bahwa jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung lantaran dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.

"Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujar Bima.

Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran dalam TWK sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama. Pertanyaan itu, kata Biman, melainkan lebih kepada melihat respons dari peserta.

"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," kata dia.

BKN Tak Berwenang

Sebelumnya, Bima sempat mengklaim pihaknya tidak mempunyai kewenangan mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena dinilai bisa melanggar kode etik asesor.

"Saya tidak berwenang mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena menyangkut kode etik asesor dan materinya merupakan yg dikecualikan oleh UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Silakan saja media mempersepsikan seperti itu," ujar Bima kepada detikcom, Selasa (1/6/2021).

Bima mengatakan pihaknya mempunyai dokumen lengkap dalam TWK para pegawai. Dokumen itu di antaranya tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio saat wawancara pegawai KPK.

"Kami memiliki dokumen lengkap tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio wawancara setiap pegawai KPK yang ikut tes," ungkap Bima.

Lantas mengapa BKN akhirnya menjelaskan maksud pertanyaan tersebut? Klik halaman selanjutnya.

Bima mengklaim tidak sedang membedah pertanyaan tersebut, tetapi hanya menjelaskannya.

"Itu tidak dibedah. Pertanyaan susulannya masih banyak sekali. Hanya menjelaskan maksud pertanyaan yang sudah jadi viral di publik supaya menjadi jelas bahwa yang dinilai adalah respons dan keyakinannya terhadap pertanyaan tersebut," tutur Bima saat dihubungi, Minggu (20/6).

Selanjutnya
Halaman
1 2