Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya menjelaskan maksud pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK soal Pancasila atau Al-Qur'an. Padahal sebelumnya ia mengatakan pihaknya tidak berwenang untuk mendiskusikan materi TWK secara terbuka.
Pertanyaan soal memilih Al-Qur'an atau Pancasila ini merupakan salah satu materi dalam TWK. Pertanyaan ini ramai dibahas setelah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menyorotinya.
"Pilih yang mana, Al-Qur'an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK," tulis Febri melalui akun Twitternya, @febridiansyah, Selasa (1/6/2021).
Lalu Febri menceritakan bahwa salah satu pegawai itu memilih Al-Qur'an dan Pancasila dalam konteks yang berbeda.
"Pegawai jawab, dalam konteks beragama saya memilih Al-Qur'an. Dalam konteks bernegara, saya memilih Pancasila. Pewawancara mendesak beberapa kali, harus pilih salah satu, dan seterusnya," kata Febri.
"Sampai hari ini, tidak ada penjelasan yang klir dari penyelenggara tes tentang pertanyaan-pertanyaan kontroversial tersebut. Wawasan kebangsaan apa yang dikehendaki? Sungguh menyedihkan," ujarnya.
BKN Tak Berwenang Bahas Materi TWK
Bima Haria Wibisana sempat mengklaim pihaknya tidak mempunyai kewenangan mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena dinilai bisa melanggar kode etik asesor.
"Saya tidak berwenang mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena menyangkut kode etik asesor dan materinya merupakan yg dikecualikan oleh UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Silakan saja media mempersepsikan seperti itu," ujar Bima kepada detikcom, Selasa (1/6/2021).
Bima mengatakan pihaknya mempunyai dokumen lengkap dalam TWK para pegawai. Dokumen itu di antaranya tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio saat wawancara pegawai KPK.
"Kami memiliki dokumen lengkap tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio wawancara setiap pegawai KPK yang ikut tes," ungkap Bima.
Bima kembali menegaskan bahwa materi TWK itu tidak bisa dibuka kepada publik. Materi TWK itu hanya bisa dibuka dalam forum resmi ataupun pengadilan.
"Hanya dapat dibuka di forum resmi dan atau pengadilan. Tidak di media," jelasnya.
Lihat juga Video: Komnas HAM Periksa Eks Pimpinan KPK Soal Polemik TWK
