Komisi II Minta Sultan Koordinasi ke Pusat soal Pertimbangan Lockdown Yogya

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 09:02 WIB
Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim (Dok. istimewa)
Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Komisi II DPR RI menilai yang dilakukan Sultan HB X bisa dilakukan jika kondisi pandemi COVID-19 sudah membahayakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim. Dia menyebut pemerintah daerah bisa melakukan tindakan di atas standar penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lewat instruksi Mendagri.

"Saya melihat instruksi Mendagri itu sebagai standar minimal yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah dalam pengendalian pandemi COVID-19. Artinya, seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh melakukan upaya pengendalian COVID-19 di bawah standar instruksi Mendagri itu," kata Luqman saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).

Luqman menyebut upaya pengendalian COVID-19 di atas standar pemerintah pusat bisa dilakukan jika kondisi penyebaran COVID-19 terjadi sangat masif. Dengan demikian, Luqman menilai yang dipertimbangkan Sultan HB X sudah sangat tepat.

"Nah, bagi daerah-daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 dinilai sangat masif dan membahayakan keselamatan rakyat, menurut saya terbuka peluang untuk melakukan upaya-upaya pengendalian COVID-19 di atas standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari cara pandang seperti di atas, menurut saya rencana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan menerapkan lockdown di Provinsi DIY tidak menyalahi instruksi Mendagri," ucapnya.

"Akan sangat salah jika Sri Sultan tidak melakukan apa pun untuk menangani lonjakan COVID-19 di daerahnya. Saya percaya Sri Sultan memiliki penilaian yang akurat atas bahaya-bahaya yang mengancam rakyat Yogyakarta akibat penyebaran COVID-19 yang melonjak tajam belakangan ini," lanjutnya.

Namun Luqman menyebut sebaiknya keputusan itu juga disampaikan kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, kata dia, pemerintah pusat bisa mendukung langkah dan upaya yang diambil oleh pemerintah daerah.

"Saran saya, sebelum keputusan lockdown diterapkan, Sri Sultan perlu terlebih dahulu melakukan komunikasi intens kepada pemerintah pusat, agar apa pun kebijakan yang nanti akan ditetapkan di Provinsi Yogyakarta memperoleh dukungan kuat," ujarnya.

Senada dengan Luqman, Wakil Ketua Komisi II lainnya dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang, juga menyebut upaya lockdown dimungkinkan untuk dilakukan. Terlebih, kata dia, jika warga DIY sulit berdisiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Bisa saja di-lockdown sesuai urgensinya, mengingat situasi saat ini hampir di seluruh provinsi statistik kenaikan COVID sudah sangat mengkhawatirkan. Gubernur DIY harus kita dukung untuk wacana itu apalagi pertimbangan beliau karena ketidakdisiplinan warga menerapkan prokes dan tentu Gubernur DIY sudah siap dengan segala sesuatunya apabila dilakukan lockdown," ungkapnya.

Junimart memastikan sejauh ini tidak pernah ada larangan lockdown dari pemerintah. Namun dia meminta pemerintah daerah tetap mengkoordinasikan keputusan lockdown kepada pemerintah pusat.

"Tidak ada juga larangan untuk melakukan lockdown sepanjang hal tersebut memang harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dan virus terbaru dari India. Sebelum melakukan lockdown tentu Gubernur DIY sudah membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat," tuturnya.

Sebelumnya, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin protokol kesehatan. Hal itu untuk menekan kasus virus Corona atau COVID-19 di DIY yang beberapa hari ini melonjak.

"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021).

(maa/lir)