.webp)
Kantor Staf Presiden (KSP) menjawab desakan dari World Health Organization (WHO) soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan keinginan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X soal lockdown. Menurut KSP, yang tetap dilakukan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"KSP tentu sejalan dengan KPC PEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) seperti yang disampaikan oleh Satgas bahwa PPKM harus diperkuat dengan penegakan disiplin yang lebih kuat dan membangun kesadaran masyarakat," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).
Dia mengatakan seharusnya semua pihak lebih tegas dalam melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. Abetnego menilai sejauh ini banyak warga yang sudah sadar untuk menerapkan protokol kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu dengan situasi sekarang, seharusnya kita sudah lebih kuat dan tegas dalam penerapan protokol kesehatan di semua lini. Kuat dan tegas harus diletakkan bukan hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga dari semua pihak, yakni masyarakat dan pelaku usaha. Kita menemukan sudah banyak di tingkat masyarakat seperti di RT, perumahan, yang memperketat kembali. Ini bagus," tuturnya.
Abetnego juga menanggapi keinginan Sultan Hamengkubuwono X untuk menerapkan lockdown di Yogyakarta. Menurutnya, hal itu harus dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19.
"Terkait dengan Yogya. Konteks Satgas, Satgas daerah yang dipimpin kepala daerah, kordinasinya dengan Satgas di nasional. Jadi dapat dicek ke Satgas nasional sejauh mana perkembangan pandangan pemikiran Gubernur DIY," tuturnya.
Desakan WHO
Dalam laporan situasinya, WHO mencatat peningkatan drastis tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) telah menjadi kekhawatiran besar dan memerlukan penerapan langkah-langkah kesehatan dan sosial masyarakat yang lebih ketat, termasuk PSBB.
"Dengan meningkatnya penularan karena variants of concern, diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi," kata WHO dalam laporan situasinya pada Kamis (17/6) yang diberitakan Associated Press, Jumat (18/6).
Sultan HB X Ingin Lockdown
Gubernur DIY Sri Sultan HB X sempat bicara soal kemungkinan lockdown sebagai solusi menekan kasus COVID-19 di wilayahnya. Sultan HB X menyebut lockdown adalah salah satu jalan jika PPKM ternyata tak efektif.
"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi? Ya lockdown," kata Sultan HB X di kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan.
Simak video 'PPKM Mikro Tak Lagi Efektif, Sri Sultan HB Siap Terapkan Lockdown':
