Sultan Pertimbangkan Yogya Lockdown, PKS Minta Pusat Dengarkan Usulan Pemda

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 07:27 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin protokol kesehatan. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meyakini jika Sri Sultan HB X melakukan lockdown pasti sudah melalui pertimbangan matang.

"Ngarso Dalem punya pertimbangan matang. Jika usulan lockdown diajukan maka itu pasti dengan pertimbangan matang," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).

Anggota Komisi II DPR ini meminta agar pemerintah mulai mendengarkan keputusan pemerintah daerah. Sebab menurutnya dampak paling berat terhadap Corona ada pada pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat mesti lebih banyak mendengar pemerintah daerah. Kebijakan umum seperti prokes, 3M dan vaksinasi domain pemerintah pusat, tapi usulan pengetatan suara pemerintah daerah perlu didengar. Karena dampak paling berat ada pada pemda," ucap Mardani.

Tak hanya itu, Mardani juga menyarankan agar pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk melakukan pengetatan. Dia menyebut pemerintah pusat terlalu jauh sensornya untuk membaca kondisi pandemi Corona.

"Sultan pasti mendengar dan membaca kondisi daerahnya. Pemerintah pusat kejauhan sensornya untuk merasakan itu. (Ikuti pemerintah daerah) khusus untuk pengetatan. Kalau pembukaan atau pelonggaran monggo pemerintah pusat yang atur," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin protokol kesehatan. Hal itu untuk menekan kasus virus Corona atau COVID-19 di DIY yang beberapa hari ini melonjak.

"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021).

Sultan menjelaskan pemerintah selama ini telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan, lanjut Sultan, ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, kasus baru harian positif Corona di DIY mencapai di atas 500 orang beberapa hari kemarin.

"Kemarin (Ingub No 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kelurahan harus sampai atasan (camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep apa meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown," jelasnya.

Sultan melihat peningkatan kasus positif Corona di DIY yang naik tersebut tak terlepas dari tingkat kedisiplinan masyarakat. Itu diperkuat dengan tracing yang tertular dari kasus positif.

"Selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin," ujarnya.

Simak video 'Mikro Lockdown, Strategi Kemenkes Tekan Laju Lonjakan Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/lir)