3. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menyatakan, "Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama," dan juga mengatakan, "Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara."
Pernyataan ngawur yang mempertentangkan agama dengan Pancasila serta kitab suci dengan konstitusi oleh Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP sontak membuat gempar seantero nasional sampai-sampai ormas Islam besar, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI, sebagai wadah bersama ormas-ormas Islam seluruhnya, mengkritik keras pernyataan Yudian Wahyudi yang kemudian membuat kegaduhan luar biasa di tengah masyarakat. Bahkan timbul keresahan di tengah masyarakat yang khawatir akan kebangkitan paham anti-agama di Indonesia;
4. Jaksa Agung RI Burhanuddin Sanitiar, yang dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020, menyatakan, "Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat."
Pernyataan itu menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat, terutama sekali keluarga korban pelanggaran HAM berat dari Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Pernyataan Jaksa Agung RI tersebut kemudian digugat oleh keluarga korban peristiwa Semanggi I dan II di PTUN, yang kemudian PTUN memutuskan dengan Nomor Putusan: 99/G/2020/PTUN-JKT, bahwa apa yang disebutkan oleh Jaksa Agung RI terkait Peristiwa Semanggi I dan II, oleh Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara itu dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.
Tim pengacara HRS menilai seharusnya pejabat-pejabat di atas dijerat Pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 tentang keonaran seperti Habib Rizieq. Dia menyebut pernyataan empat pejabat itu berbahaya.
"Tapi kemudian faktanya penuntut umum tidak pernah berani menyeret mereka yang bercokol pada tampuk kekuasaan, tapi dengan senang hati melakukan penuntutan kepada Habib Rizieq Shihab, kenapa? Karena Habib Rizieq Shihab kritis terhadap kebijakan zalim penguasa yang tidak berpihak terhadap rakyat," katanya.
Simak Video "Yang Memberatkan HRS dalam Kasus Swab RS UMMI"
[Gambas:Video 20detik]
(zap/zak)
