Pengacara HRS: Harusnya Jaksa Juga Seret Pejabat yang Buat Kegaduhan

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 21:17 WIB
Jadwal Sidang Habin Rizieq Berikutnya 17 Juni, Agenda Duplik
Habib Rizieq Shihan (Dok: kuasa hukum Habib Rizieq)
Jakarta -

Tim pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) meminta jaksa penuntut umum turut mempidanakan pejabat negara yang kerap membuat kegaduhan karena pernyataan yang dilontarkan mereka. Kenapa?

Awalnya pengacara menjelaskan arti keonaran menurut jaksa, yaitu membuat keresahan dan pro-kontra. Dari pernyataan itulah, pengacara menyimpulkan seharusnya jaksa turut mempidanakan pejabat yang sering membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Logika Penuntut Umum sendiri yang menganggap definisi keonaran sekedar keresahan dan pro-kontra, maka harusnya penuntut umum menyeret mereka seperti menteri atau pejabat setingkat menteri yang justru dalam kondisi ia menjabat posisi menteri negara atau pejabat setingkat menteri sering membuat kegaduhan dan keresahan akibat pernyataan bohong dan tidak bertanggung jawab," kata salah satu pengacara HRS saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (17/6/2021).

Tim pengacara lantas memaparkan contoh-contoh pernyataan pejabat yang dinilai membuat gaduh. Berikut daftar pejabat yang tertuang dalam duplik pengacara:

1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengatakan, "Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan."

Pernyataan ini membuat warga Tanjung Priok sakit hati dan membantah pernyataan Yasonna Laoly tersebut sehingga membuat gaduh se-Tanjung Priok;

2. Terawan Agus Putranto, saat masih menjabat Menteri Kesehatan, sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial dengan menyepelekan saat awal pandemi COVID-19, dengan berbagai pernyataan, seperti menolak dugaan ahli dari Harvard yang menduga COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, mengatakan COVID-19 bisa sembuh dengan doa, mengatakan COVID-19 penyakit yang bisa sembuh sendiri. Akan tetapi, sikap Terawan yang menyepelekan penyebaran COVID-19 itu berujung 'hadiah' dari Presiden Jokowi yang menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Pernyataan-pernyataan Terawan itu pun membuat kegaduhan seantero nasional;

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Yang Memberatkan HRS dalam Kasus Swab RS UMMI"
[Gambas:Video 20detik]