4 Eks Anggota DPRD Jambi Terima Uang Rp 700 Juta untuk Jatah Fraksi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 19:50 WIB
Eks Anggota DPRD Jambi
Eks Anggota DPRD Jambi (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Jakarta -

KPK telah menetapkan empat anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan atau ketok RAPBD Jambi 2017. Para tersangka itu disebut mendapatkan jatah Rp 400-700 juta untuk setiap fraksi.

Adapun keempat tersangka itu berinisial FR (Fahrurrozi) dan ZA (Zainul Arfan). Kemudian AEP (Arrakhmat Eka Putra) dan WI (Wiwid Iswhara).

Keempat tersangka itu diduga meminta uang ketok palu, menagih, dan meminta pertemuan terkait hal tersebut hingga meminta jatah proyek dengan kisaran Rp 100-600 juta per orang. Mereka juga meminta jatah fraksi sekitar Rp 400-700 juta per fraksi dan Rp 100-140 juta per orang.

"Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang 'ketok palu', menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi. Dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta," sambungnya," kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto, pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/6/2021).

"Para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang 'ketok palu', menagih kesiapan uang 'ketok palu', melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang," lanjut Setyo.

Setyo membeberkan uang yang telah diterima oleh para tersangka. FR (Fahrurrozi) dan ZA (Zainul Arfan) menerima Rp 375 juta. Kemudian AEP (Arrakhmat Eka Putra) dan WI (Wiwid Iswhara) menerima Rp 275 juta.

Keempat tersangka ini dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih lanjut, keempat tersangka ditahan oleh KPK selama 20 hari ke depan guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka FR dan AEP ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sedangkan WI dan ZA ditahan di Rutan KPK Merah Putih.

"Namun, sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 untuk kepentingan protokol kesehatan," kata Setyo.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka, 12 orang di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Terbaru, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kedua belas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang.

(eva/eva)