.webp)
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap fasilitas kartu kredit untuk pejabat Pertamina dihapus. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai langkah Ahok untuk penghematan sudah biasa dilakukan anak perusahaan BUMN lainnya dan tidak perlu dipamerkan.
"Menurut saya biasa aja, di tempat lain di swasta di BUMN lain yang sedang dilakukan penghematan pasti juga melakukan hal yang sama, tapi nggak usahlah dipamer-pamerkan gitu," kata Faisol kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Komisi VI DPR adalah mitra BUMN, termasuk Pertamina.
Baca juga: 7 Gebrakan Ahok yang Bikin Geger |
Faisol menilai langkah Ahok menghapus kartu kredit senilai Rp 30 miliar sebagai hal yang biasa. Dia menyebut masih banyak hal di Pertamina yang lebih besar pengeluarannya, bahkan hingga triliunan rupiah, yang harus diefisiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya kalau cuma Rp 30 M ada banyak yang harus lebih diefisiensi Pertamina, jumlahnya mungkin di luar itu. Coba tanya aja berapa uang yang dipakai oleh Pertamina untuk power plant, gimana cara hematnya, jumlahnya puluhan triliun, baru kita bisa lebih enak menanggapi, kalau cuma Rp 30 M itu urusan internallah," ucap Faisol.
Baca juga: Ahok Jawab Tudingan Cari Popularitas |
Seperti diketahui, fasilitas kartu kredit bagi dewan komisaris, direksi, hingga manajer PT Pertamina (Persero) dihapus. Kebijakan ini menjadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS Pertamina.
Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Dia menyebut pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan.
"Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6/2021).
Lihat juga video 'Ahok Jawab Isu Ditawari Jadi Ketum Partai Hingga Pilih Gabung PDIP':
