Fakta-fakta Jalur Sepeda Sudirman: Anggaran Rp 28 M, Kini Bakal Dibongkar

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 12:08 WIB
Komisi III DPR RI meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.
Penampakan Jalur Sepeda Sudirman (Rengga Sancaya/detikcom)

Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Diminta Dibongkar

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintervensi polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Sahroni menyebut Kapolri bisa membongkar jalur sepeda permanen tersebut bila dianggap perlu

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," kata Sahroni dalam rapat, Rabu (16/6/2021).

Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen karena hanya dipakai 2 jam. Dia khawatir komunitas pengguna jalan lain, seperti komunitas motor, nantinya meminta jalur khusus juga dan merepotkan pemerintah pada akhirnya.

Sahroni meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.

Merespons hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar. Jenderal Sigit mengatakan akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda.

Soal jam dan luasan jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.

"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit.

Respons Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan keputusan itu belum final. Dia menyampaikan Kapolri masih akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pembongkaran ini.

"Itu permintaan dari Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) sahabat saya nanti kita akan pelajari kembali, kita akan lihat kembali. Semua kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak. Makanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan banyak orang. Tidak ada kebijakan untuk semua orang," terang Riza.

Riza membantah anggapan pembangunan jalur sepeda permanen ini tanpa adanya kajian terlebih dahulu. Menurutnya, sejak awal tujuan diadakannya jalur sepeda permanen agar tak mengganggu pelaku transportasi lainnya saat di jalan raya.

"Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan kesempatan bagi pengguna sepeda agar dapat memiliki jalur sendiri sehingga tidak terganggu pengguna moda transpor lainnya dibatasi dan diatur," sambungnya.


(idn/fjp)