.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah buntut polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Sahroni menyebut Kapolri bisa membongkar jalur sepeda permanen jika diperlukan.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan sejauh ini Pemprov masih melakukan evaluasi terhadap jalur sepeda. Dia mengatakan soal jalur sepeda masih dalam pembahasan.
"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan. Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," ujar Riza di Balai Kota, Rabu (16/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza menegaskan jalur sepeda masih dalam tahap pembahasan. Dia pun 'pasrah'. Intinya, Pemprov memberikan pelayanan terbaik untuk publik dan berdasarkan masukan dari semua pihak.
"Semuanya masih dalam proses pembahasan, diskusi, evaluasi uji coba dan lain-lain prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, non-bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum transportasi umum," ujarnya.
"Kita akan berikan pelayanan terbaik kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," sambungnya.
Sebelumnya Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen karena hanya dipakai 2 jam. Dia khawatir komunitas pengguna jalan lain, seperti komunitas motor, nantinya meminta jalur khusus juga dan merepotkan pemerintah pada akhirnya.
"Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu hanya 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku motor, hobi motor, minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus, kayak Harley dan superbike," kata Sahroni.
Sahroni meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu, dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko, ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," ujar Sahroni.
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Sudirman Dibongkar
Kapolri Jenderal Listyo pun sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar. Jenderal Sigit mengatakan bahwa akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda. Soal jam dan luasan jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit dalam rapat Komisi III, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Di wilayah yang memiliki jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan para kapolda melakukan koordinasi yang sama. Sehingga, para pengguna jalan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada.
Lihat Video: Waka Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin
