.webp)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai upaya menarik rem darurat di tengah lonjakan kasus COVID-19 bukan pilihan tepat. Merujuk pada pengalaman setahun belakangan, pemberlakuan PSBB ketat dapat menguras pendapatan sehingga Pemprov DKI tak mampu membiayai kesehatan warga.
"Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita nggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," kata Zita di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).
Zita menyadari kesehatan warga adalah yang utama. Meski demikian, Jakarta perlu membangkitkan sektor ekonomi demi keberlangsungan kehidupan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PAN itu khawatir jika Pemprov kembali menarik rem darurat. Sebab, Pemprov tak memiliki pendapatan yang berasal dari sektor pajak.
"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan," tegasnya.
Menurut Zita, saat ini sektor usaha mulai bangkit. Ke depannya, dia menyarankan Pemprov DKI hanya menutup beberapa lokasi atau area publik yang menjadi basis penularan COVID-19. Seperti ATM dan supermarket.
"Jadi tidak perlu semuanya ditutup saya rasa, hanya di tempat-tempat yang memang basis penularan saja. Karena tadi pencapaian PAD kita saja, kalau saya nggak salah masih di angka 25%, sangat rendah. Saya takut kalau terlalu kencang tutup-tutup nanti Pemprov nggak ada uang, tidak bisa untuk pembiayaan kesehatan," jelasnya.
Wisma Atlet Minta Anies PSBB Ketat Lagi
Sebelumnya, pihak Wisma Atlet menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan PSBB ketat. Langkah itu untuk menangani antrean pasien di Wisma Atlet.
"PSBB saja. Saran saya PSBB perketat dulu, seminggu, dua minggu ini sampai nanti landai biar kita bisa fokus menangani pasien dengan baik. Kalau sudah landai silakan diatur secara bertahap lagi. Kalau sekarang ini harus diatur benar, klaster kantor juga harus diatur benar," ujar Koordinator Humas RSD COVID-19 Wisma Atlet, Letkol TNI AL M Arifin, saat dihubungi hari ini.
Arifin menyarankan agar PSBB ketat segera diterapkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. "(Keputusan paling lama) besok. Kelamaan kalau akhir minggu. Jangan lama-lama semakin banyak nanti orang bergerak, makin lama tracing-nya nanti," sambung dia.
Arifin menyebut pembatasan ini perlu dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama di klaster perkantoran yang menurutnya penerapan WFO dan WFH mulai kendur.
"Iya sudah mulai kendur, di Mampang banyak kantor sudah 100 persen. Artinya berarti antara lalai, melupakan sedang pandemi, atau nekat. Terserah WFH 50 persen harus diawasi, ya diawasi benar. Jangan hanya laporan-laporan kita 50 persen," tutur Arifin.
Simak video 'Anies Wanti-wanti Pengetatan Ekstra Jika Covid-19 Masuk Fase Genting':
