.webp)
"Terkait apa yang disampaikan Pak Kapolri, ternyata Pak Kapolri merespons keinginan dari teman di DPR RI yang minta kepada Kapolri supaya jalur sepeda dibongkar. Kemudian Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, tapi perlu didiskusikan, dibahas," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).
"Itu permintaan dari Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) sahabat saya nanti kita akan pelajari kembali, kita akan lihat kembali. Semua kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak. Makanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan banyak orang. Tidak ada kebijakan untuk semua orang," terang Riza.
Politikus Gerindra itu menyampaikan Kapolri masih akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pembongkaran ini. Studi ini, sebutnya, dilakukan dengan melihat penerapan jalur sepeda terproteksi di negara lain.
"Kajian itu permintaan itu direspons dan dengan cara pak Kapolri nanti juga akan melakukan studi banding negara lainnya. Maksud studi banding bukan datang ke berbagai negara lainnya, jangan salah. Melihat gimana penerapan jalur sepeda di negara-negara lainnya. Melihat regulasinya, baik-buruk, dan sebagainya," tegasnya.
Riza pun membantah anggapan pembangunan jalur sepeda permanen ini tanpa adanya kajian terlebih dahulu. Menurutnya, sejak awal tujuan diadakannya jalur sepeda permanen agar tak mengganggu pelaku transportasi lainnya saat di jalan raya.
"Ada pedestrian, trotoar, pengguna jalan, ada busway, ada kendaraan pribadi, ada buat kepentingan sepeda motor dan sebagainya. Itu semua ada pengaturannya," jelasnya.
"Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan kesempatan bagi pengguna sepeda agar dapat memiliki jalur sendiri sehingga tidak terganggu pengguna moda transpor lainnya dibatasi dan diatur," sambungnya.
Tujuan lainnya ialah menjadikan sepeda sebagai alat transportasi ketika beraktivitas. Bahkan, dia memastikan Pemprov DKI melibatkan berbagai pihak dalam memutuskan suatu kebijakan, termasuk ketika membangun jalur sepeda ini.
"Karena ada Polri di situ, ada korlantas. Jadi kalau kita membuat kebijakan terkait jalan Pemprov tidak pernah berdiri sendiri karena diatur bersama dishub dan korlantas seperti uji coba jalur road bike," ucapnya.
Berawal dari DPR
Sebagaimana diketahui, ide pembongkaran jalur sepeda permanen itu disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Pimpinan Komisi III DPR RI itu memberi masukan agar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.
Kemudian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit dalam rapat Komisi III, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Jenderal Sigit mengatakan bahwa akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda. Soal jam dan luas jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," ujarnya.
Di wilayah yang memiliki jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan para kapolda melakukan koordinasi yang sama. Jadi, para pengguna jalan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada.
(isa/isa)
