Panitera Pengganti Pengadilan Militer Ditahan 21 Hari, Ada Apa?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 18:06 WIB
Ilustrasi sidang (Reuters)
Ilustrasi sidang (Foto: dok. Reuters)
Jakarta -

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) menjatuhkan sanksi kurungan selama 21 hari kepada panitera pengganti (PP) Pengadilan Militer inisial Peltu M SH MH. Peltu M terbukti bertindak seolah-olah seperti pengacara.

"Hukuman disiplin militer berupa penahanan disiplin berat selama 21 hari," demikian dikutip dari Surat Keputusan Bawas MA yang dilansir di website-nya, Rabu (16/6/2021).

Selain dikenai hukuman disiplin militer berupa penahanan berat selama 21 hari, Peltu M dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan panitera pengganti.

Peltu M dinyatakan melanggar SK KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan Pasal 5 ayat 1. Bunyi Pasal 5 ayat 1 yaitu:

Panitera dan jurusita dilarang menjadi penasihat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam UU.

Peltu M juga dinyatakan melanggar UU Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf c. Selain itu, Peltu M melanggar Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015, Pasal 5, Pasal 15 huruf k, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 18. Pasal 15 huruf k berbunyi:

Setiap militer dilarang melakukan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan/atau bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan.

Selain itu, Bawas MA menjatuhkan hukuman kepada 15 hakim dan 15 pegawai pengadilan sepanjang Mei 2021. Salah satu hakim yang dijatuhi sanksi berat adalah AJK SH MH. AJK dijatuhi skorsing 2 tahun tidak boleh menyidangkan perkara (nonpalu) di Pengadilan Tinggi Ternate.

(asp/yld)