Bima Arya Tak Masalah Jika Penolak Relokasi GKI Yasmin Tempuh Jalur Hukum

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 17:58 WIB
Bima Arya bertemu Yenny Wahid bahas GKI Yasmin
Bima Arya bertemu dengan Yenny Wahid membahas GKI Yasmin. (Adhyasta DIrgantara/detikcom)

Penolakan Relokasi GKI Yasmin

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor telah menghibahkan lahan baru untuk pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin di Cilendek Barat, sebagai solusi sengkarut 15 tahun. Kini muncul pihak yang memprotes solusi itu.

Pihak yang menyatakan sebagai pengurus GKI Yasmin bidang pengembangan jaringan lintas iman dan media, Bona Sigalingging, mengatakan mestinya Wali Kota Bogor Bima Arya hanya melaksanakan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan rekomendasi Ombudsman RI tanggal 8 Juli 2011. Oleh karena itu, dia meminta agar Bima Arya mematuhi putusan MA tersebut, dan bukan melakukan relokasi.

"Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan akta hibah tanah yang kemarin ditanda tangan," kata Bona dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (15/6).

Bona mengatakan, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, akta perjanjian hibah tanah tersebut bertentangan dengan hukum (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), sehingga akta perjanjian hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah. Pihaknya berkukuh dalam putusan MA itu mengatakan Gereja Yasmin itu berada di Jl KH Abdullah bin Nuh Kavling 31 Taman Yasmin Bogor.

Lebih lanjut, Bona menyebut, Bima Arya sudah tidak lagi berhak memberi hibah tanah dalam rangka penyelesaian sengketa pendirian gedung Gereja GKI Yasmin, karena sudah memasuki ranah pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Pihak Bona berpendapat, berdasarkan Pasal 227 KUHPidana, perbuatan Bima Arya tergolong tindak pidana.

"Perbuatan Wali Kota Bogor yang memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana, karena pengadilan sudah mencabut hak Wali Kota dan sudah masuk pada tahap ketiga dalam Pasal 21 ayat (3) PBM No.9/8 Tahun 2006," ujarnya.


(imk/imk)