Komisi VII DPR Desak Uji Klinis Fase III Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 16:11 WIB
Terawan Agus Putranto tunjukan prosedur pembuatan vaksin Nusantara
Rapat Komisi VII DPR soal vaksin, termasuk vaksin Nusantara (Lisye/detikcom).
Jakarta -

Komisi VII DPR RI mendukung vaksin Nusantara, yang digagas oleh dokter Terawan Agus Putranto, dilanjutkan. Komisi VII juga mendukung agar uji klinis fase III vaksin Nusantara dilakukan.

"Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan vaksin-vaksin COVID-19 di Indonesia sebagai hasil inovasi anak bangsa menuju kemajuan dan kemandirian bangsa dan mendesak ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 untuk segera menyelesaikan pengembangan vaksin Merah Putih dengan tetap memperhatikan standar uji klinis keamanannya agar produksinya dapat segera digunakan untuk masyarakat luas," kata pimpinan Komisi VII Eddy Soeparno saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Eddy juga mengatakan pihaknya mendukung agar vaksin Nusantara masuk dalam konsorsium riset vaksin nasional. Hal itu diminta kepada Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19.

"Mendukung Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 untuk memasukkan riset vaksin COVID-19 untuk memasukkan vaksin imun Nusantara yang dikembangkan oleh dokter Terawan Agus Putranto ke dalam pengembangan riset vaksin COVID-19 pada Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19," kata dia.

Lebih lanjut Komisi VII juga mendukung uji vaksin Nusantara dilanjutkan pada fase III. Namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Komisi VIII mendukung penuh pengembangan vaksin imun Nusantara oleh dokter Terawan dan mendesak kelanjutan uji klinis fase III vaksin imun Nusantara tersebut yang sesuai dengan kaidah uji klinis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata dia.

Sebelum keputusan itu diambil Komisi VII, Terawan mengungkapkan kendala uji klinis vaksin fase III. Dia meminta Komisi VII memberikan izin terhadap riset vaksin Nusantara sehingga proses bisa dilanjutkan.

"Yang sangat mahal buat kami adalah saat itu paparan dokter Johnny (peneliti utama vaksin Nusantara) dikemukakan apakah kita bisa uji klinis III, saya katakan kalau dalam kondisi seperti ini," kata Terawan.

Terawan mengatakan taat kepada pemerintah. Dia berharap pemerintah memberikan izin agar vaksin Nusantara diselesaikan. "Karena kami sangat taat dengan pemerintah, karena saya selalu menganggap pemerintah itu wakil Tuhan di dunia, jadi kami akan taat," kata dia.

Terawan mengatakan pihaknya mengikuti keputusan Menkes, KASD, dan BPOM, yang belum mengizinkan sehingga belum bisa uji klinis tahap III. Dia berharap uji klinis tahap III tetap bisa dilanjutkan.

"Karena dengan kesepakatan tiga pejabat sudah jelas di situ tidak boleh uji klinis. Jadi itu mengikat. Kalau mengikat, kami tak bisa laksanakan. Biaya kami percaya kami mampu selesaikan, namun peraturan kami konsekuen, karena itu uji klinis III bisa dilakukan di negara sendiri, bisa dilakukan di negara lain atau bersama-sama dengan negara lain atau sepenuhnya negara lain," sambungnya.

"Yang saya harapkan, saya berdoa bisa dilakukan di negara saya sendiri. Karena ini tercatat di WHO tercatat sebagai AV-COVID-19 sampai uji klinis II sudah terdaftar," kata dia.

(lir/gbr)