Anggota Komisi Hukum PGI Dukung Solusi Relokasi GKI Yasmin

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 15:43 WIB
Lambang PGI
PGI (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menghibahkan lahan baru untuk pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin di Cilendek Barat, sebagai solusi sengkarut yang telah 15 tahun ini. Anggota Komisi Hukum PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) Martin Hutabarat mendukung solusi relokasi GKI Yasmin.

"Saya kira kita harus mengapresiasi niat baik ini. Ini sikap yang terpuji dari Pemda dan masyarakat. Walaupun pahit dirasakan, namun jemaat GKI Yasmin harus memiliki jiwa besar, tenggang rasa yang tinggi untuk dapat menerimanya," kata Martin Hutabarat dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Diketahui sebelumnya pihak yang menyatakan sebagai pengurus GKI Yasmin bidang pengembangan jaringan lintas iman dan media, Bona Sigalingging, menyatakan protes atas keputusan Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan relokasi terhadap GKI Yasmin. Bona mengingatkan telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap terkait lokasi GKI Yasmin, namun Martin mengingatkan tidak perlu masyarakat bersikap ngotot-ngototan.

"Kita tidak boleh ngotot-ngototan dengan dalih putusan MA sudah inkracht. Kita harus dewasa dan matang melihatnya. Kedewasaan, kearifan dan kepentingan yang lebih luas demi terwujudnya kerukunan harus menjadi tolok ukur mendukungnya," ungkapnya.

Ia mendorong agar jemaat GKI Yasmin mau menerima lokasi yang baru agar segera dibangun bangunan gereja yang baru tanpa diganggu.

"Saya yakin Jemaat GKI Yasmin sudah ingin gedung gereja cepat-cepat dibangun supaya segera bisa digunakan beribadah, tanpa khawatir diganggu atau di halang-halangi," ungkapnya.

"Saya kira Jemaat GKI Yasmin hrs bisa menggunakan momentum ini untuk membangun kerukunan yang tulus dengan masyarakat yang berbeda agama di sekitar lokasi gereja," imbuhnya.

Martin mengungkap penyelesaian kasus GKI Yasmin yang telah menjadi polemik selama 15 tahun ini akan menjadi contoh di tempat lain. Kuncinya jika masyarakat saling berdialog dan memahami terkait pembangunan rumah ibadah.

"Penyelesaian kemelut ini akan menjadi contoh bagi tempat-tempat lain, bahwa tidak ada masalah pembangunan rumah Ibadah yang tidak dapat diselesaikan kalau masyarakat mau berdialog, mau bertenggang rasa dan saling memahami dengan dukungan Pemerintah," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat saling bersatu dalam keberagaman terhadap persoalan pembangunan rumah ibadah.

"Oleh karena itu sesudah kemelut ini selesai, jangan lagi ada ibadah-ibadah di depan istana. Yang prinsip bagi kita sebagai warga negara adalah, bahwa kita bisa beribadah yang dijamin oleh negara dan izin untuk mendirikan rumah ibadah tetap bisa diberikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Bogor telah mengeluarkan kebijakan dalam polemik 15 tahun Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Pemkot Bogor menghibahkan lahan baru untuk pembangunan rumah ibadah GKI di Cilendek Barat.

"Hasil ini juga adalah hasil kerja sama dari semua pihak, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, sejak 15 tahun yang lalu, proses hibah yang hari ini dijalankan cara ceremony juga tidak mungkin terjadi tanpa dukungan warga dari Kelurahan Cilendek Barat, tanpa kerja keras dukungan dari seluruh Forkopimda DPRD, aparatur pemerintah kota, MUI, FKUB dan juga tentunya tim 7," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya saat jumpa pers di GKI, Jalan Pengadilan, Pabaton, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/6/2021).

Bima menerangkan pihaknya telah melakukan 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal untuk mencari solusi terkait masalah GKI Yasmin. Bima ingin memastikan hak beribadah bagi seluruh warga Kota Bogor dapat terpenuhi tanpa terkecuali.

(yld/dhn)