KLHK Tangkap Pembalak Liar di Habitat Harimau Sumatera, Alat Berat Disita

Raja Adil Siregar - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 14:38 WIB
Penangkapan pembalak liar di Riau (dok. KLHK)
Penangkapan pembalak liar di Riau (Dok. KLHK)
Pekanbaru -

Tim gabungan Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI dan BBKSDA Riau menangkap dua terduga pelaku penebangan ilegal (illegal logging) di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau. Ada alat berat yang disita.

"Pada 10 Juni 2021, kami menghentikan aktivitas penebangan ilegal di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Lokasi di Desa Pangkalan Indarung, Kuantan Singingi," ujar Direktur Pencegahan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Sustyo mengatakan dua pelaku yang ditangkap itu berinisial RB (41) dan RI (23). Selain itu, petugas menyita barang bukti berupa kayu dan alat berat saat membuka jalan.

"Kami amankan 15 batang kayu bulat dan buldoser. Saat ditangkap pelaku RB sedang menjalankan buldoser dibantu RI sebagai kernet membuka jalan. Buldoser digunakan untuk menarik kayu bulat menggunakan kawat sling," kata Sustyo.

Setelah diamankan, kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Kantor Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera. Operasi penangkapan pelaku pembalakan liar ini digelar dalam rangka penyelamatan habitat harimau Sumatera.

"Ini upaya penyelamatan habitat harimau Sumatera di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Penggunaan alat berat untuk mengangkut kayu ilegal menjadi bukti bahwa kegiatan itu ada pemodalnya dan saat ini penyidik sedang mendalami siap saja pemodalnya," kata Sustyo.

Sementara Dirjen Gakkum KLHK, Ridho Sani, menyebut aktivitas itu merupakan kejahatan lingkungan. Pemodal mencari keuntungan dengan merusak kawasan konservasi.

"Pemodal kejahatan illegal logging dapat keuntungan dengan merusak kawasan konservasi dan mengancam kehidupan masyarakat, harus ditindak tegas. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, sekaligus dirampas hartanya, agar jera," kata Ridho.

Para pelaku penebangan ilegal terancam Pasal 83 ayat 1 Huruf a juncto Pasal 85 ayat 1 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, dijerat Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

(haf/haf)